Bandar lampung (dinamik.id) – Lampung Democracy Studies menggelar diskusi pertama perhelatan Democracy Studies atau Kelas Demokrasi bertajuk “Menakar Masa Depan Demokrasi Indonesia”.
Direktur Lampung Democracy Studies, Een Riansah dalam sambutannya mengatakan, Democracy Studies menghadirkan berbagai materi sebagai upaya agar perbincangan seputar konsep-konsep demokrasi tidak pernah berhenti disuarakan.
Democracy Studies akan digelar selama 4 hari berturut-turut sedari Jumat sampai dengan Senin (6-9 Januari 2023).
Pada sesi pertama menghadirkan kedua pembicara yakni Dr. Amin Mudzakir selaku Peneliti pada Pusat Riset Kewilayahan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRW – BRIN) dan Dandhy Dwi Laksono selaku Aktivis dan Jurnalis sekaligus Direktur dan Pendiri WatchdoC.
Dalam pembicaraan tersebut Amin Mudzakir menjelaskan, dalam perjalanan sejarah agama memiliki peran penting dalam melakukan kritik terhadap Negara.
Agama dan politik pada ruang publik dimulai pasca terjadinya perang dingin di Eropa. Hal ini juga di sebabkan oleh pergeseran kapitalisme yang semula di kelola negara menjadi kapitalisme neo-liberal.
Perkembangan kapitalisme juga menyebabkan sisi kritis dari agama hilang sekaligus menciptakan dikotomi antara ruang privat dengan ruang publik dari agama.
“Agama pada ruang publik juga kerap dipahami sebatas identitas semata, bukanlah analisis kelas. Padahal hal tersebut bisa dilihat secara bersamaan,”.
Hal tersebut bisa dijumpai dalam sejarah kekuasaan di Indonesia. Pada masa orde baru agama menjadi spirit melakukan kritik terhadap negara sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Sedangkan pada era reformasi sampai dengan hari ini, agama cenderung menjadi tameng bagi penguasa dalam melanggengkan kekuasaannya.
Sementara Dandhy Dwi Laksono, dalam kesempatan tersebut memberikan semacam refleksi kepada seluruh peserta tentang kondisi alam hari ini khususnya di Indonesia.
Ia juga membeber berbagai data terkait problem lingkungan seperti banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2022 mencapai kurang lebih hampir 4000 kasus.
“Fenomena tersebut tidak bisa dilihat sebagai fenomena bencana alam semata, melainkan juga akibat dari ekploitasi berlebih yang di lakukan kapitalisme,”terangnya.
Kapitalisme yang terus menggeruk sumberdaya alam semakin mengokohkan ketimpangan sosial dalam masyarakat.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa cara berpikir yang masih antroposentris membuat alam selalu pada posisi yang subordinat bukan memposisikan alam itu setara sebagai bagian dari makhluk hidup. Hal tersebut juga ikut di langgengkan oleh doktrin Agama dan Negara.
“Misalnya tasfir soal khilafah (pemimpin), selalu dipahami sebagai makhluk yang paling berkuasa atas makhluk lainnya. Padahal Khilafah (pemimpin) harusnya juga dipahami sebagai yang siap melayani makhluk lainnya. Selain itu Negara dengan seluruh kebijakannya terus membuka ruang ekploitasi pada perusahaan perusahaan lewat kebijakannya seperti UU minerba,”tutupnya. (Sandi)
