Karamnya Negara Hukum dan Demokrasi Jadi Tajuk Catahu LBH

Senin, 9 Januari 2023 - 19:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar lampung (dinamik.id) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandar Lampung menggelar Catatan Akhir Tahun (Catahu) bertajuk “Karamnya Negara Hukum dan Demokrasi”. Kegiatan tersebut dihelat di Wood Stair Cafe and Resto, Bandar Lampung, Senin, (9/01/23).

Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, mengatakan, pada tahun 2022 LBH menerima 50 kasus pengaduan hukum dari masyarakat yang terdiri dari 35 pengaduan telah didampingi sementara 28 pengaduan hanya melakukan konsultasi.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Gelar Penyuluhan Hukum Terpadu di Mesuji

“Pengaduan yang diterima LBH tersebar di 10 kabupaten/kota di Lampung dan tiga daerah dari luar Lampung. Dari 50 pengaduan itu, Bandar Lampung tercatat, terbanyak sejumlah 30 pengaduan,”tambahnya.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, ia menjelaskan beberapa kasus yang paling menonjol di Lampung terutama Bandar Lampung. Dari beberapa kasus yang dimaksudkan tersebut, LBH menilai pemerintah belum optimal menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Baca Juga :  Terima Kunjungan PWI Lampung, Kapolresta: Fungsi Pengawasan Itu Diperlukan!

“Terdapat 3 kasus yang paling disoroti oleh LBH, akan tetapi yang paling utama adalah soal perebutan ruang. Ruang yang dimaksud adalah, membongkar mafia tanah yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena prakteknya melibatkan banyak pihak,”terangnya.

Baca Juga :  Jika Terindikasi Izin Tak Sesuai, Komisi 1 DPRD Bandar Lampung Minta Angel’s Wing Ditutup

Ia melanjutkan, dalam catatan akhir tahun 2022 pihaknya melihat kondisi negara saat ini mengalami banyak penolakan dari masyarakat. Hal tersebut, menurutnya dikarenakan banyaknya produk hukum yang tidak melibatkan masyarakat.

“Semisal Omnibus Law, UU KPK dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut, bisa terlihat negara tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan,”tutupnya (Sandi)

Berita Terkait

LBH DLN Buka Posko Bantuan Hukum untuk Kawal Aksi di Lampung
Kuasa Hukum Sebut Laporan Balik Suami Amelia Upaya Kriminalisasi
Advokat Ridho Juansyah & Rekan Minta Polisi Proses Hukum PT Bintang Trans Kurniawan
Aktivis Pemuda Kritisi Indikasi Penyimpangan Proyek di Pringsewu
Ratusan Juta Retribusi Sampah 2024 di Bandar Lampung Diduga Tak Masuk Kas Daerah
Kejari Tubaba Evaluasi Khusus Pengelolaan DD dan Aset Tiyuh Tirta Kencana
KNPI Lampung Siap Galang Donasi untuk Bantu Ukur Ulang Lahan PT SGC

Berita Terkait

Minggu, 31 Agustus 2025 - 19:43 WIB

LBH DLN Buka Posko Bantuan Hukum untuk Kawal Aksi di Lampung

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 13:09 WIB

Kuasa Hukum Sebut Laporan Balik Suami Amelia Upaya Kriminalisasi

Senin, 25 Agustus 2025 - 20:19 WIB

Advokat Ridho Juansyah & Rekan Minta Polisi Proses Hukum PT Bintang Trans Kurniawan

Rabu, 20 Agustus 2025 - 19:06 WIB

Aktivis Pemuda Kritisi Indikasi Penyimpangan Proyek di Pringsewu

Jumat, 15 Agustus 2025 - 02:16 WIB

Ratusan Juta Retribusi Sampah 2024 di Bandar Lampung Diduga Tak Masuk Kas Daerah

Berita Terbaru

Pemerintahan

Marindo Sampaikan Bantuan Gubernur pada Korban Pohon Tumbang

Rabu, 3 Sep 2025 - 19:05 WIB

Tulangbawang Barat

Belasan Pejabat Pimpinan Pratama Pemkab Tubaba Akan Dilantik Besok

Rabu, 3 Sep 2025 - 16:46 WIB