Karamnya Negara Hukum dan Demokrasi Jadi Tajuk Catahu LBH

Senin, 9 Januari 2023 - 19:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar lampung (dinamik.id) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Bandar Lampung menggelar Catatan Akhir Tahun (Catahu) bertajuk “Karamnya Negara Hukum dan Demokrasi”. Kegiatan tersebut dihelat di Wood Stair Cafe and Resto, Bandar Lampung, Senin, (9/01/23).

Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, mengatakan, pada tahun 2022 LBH menerima 50 kasus pengaduan hukum dari masyarakat yang terdiri dari 35 pengaduan telah didampingi sementara 28 pengaduan hanya melakukan konsultasi.

Baca Juga :  Kejari Mesuji Bersama MKKS Gelar Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023

“Pengaduan yang diterima LBH tersebar di 10 kabupaten/kota di Lampung dan tiga daerah dari luar Lampung. Dari 50 pengaduan itu, Bandar Lampung tercatat, terbanyak sejumlah 30 pengaduan,”tambahnya.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya, ia menjelaskan beberapa kasus yang paling menonjol di Lampung terutama Bandar Lampung. Dari beberapa kasus yang dimaksudkan tersebut, LBH menilai pemerintah belum optimal menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Baca Juga :  RSU MMH Lalai, IKABH Tuntut Keadilan

“Terdapat 3 kasus yang paling disoroti oleh LBH, akan tetapi yang paling utama adalah soal perebutan ruang. Ruang yang dimaksud adalah, membongkar mafia tanah yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena prakteknya melibatkan banyak pihak,”terangnya.

Baca Juga :  BEM Nusantara Lampung Minta APH Tindak Cepat Kasus Pencabulan di Lampung Utara

Ia melanjutkan, dalam catatan akhir tahun 2022 pihaknya melihat kondisi negara saat ini mengalami banyak penolakan dari masyarakat. Hal tersebut, menurutnya dikarenakan banyaknya produk hukum yang tidak melibatkan masyarakat.

“Semisal Omnibus Law, UU KPK dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut, bisa terlihat negara tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan,”tutupnya (Sandi)

Berita Terkait

LBH Ansor Lampung Apresiasi BNN Lampung Atas Pengungkapan 11 Kg Sabu di Lampung Tengah
Marak Kasus Kelainan Seksual Anak, Naldi Rinara: DPRD Segera Susun Perda Inisiatif
LBH DLN Buka Posko Bantuan Hukum untuk Kawal Aksi di Lampung
Kuasa Hukum Sebut Laporan Balik Suami Amelia Upaya Kriminalisasi
Advokat Ridho Juansyah & Rekan Minta Polisi Proses Hukum PT Bintang Trans Kurniawan
Aktivis Pemuda Kritisi Indikasi Penyimpangan Proyek di Pringsewu
Ratusan Juta Retribusi Sampah 2024 di Bandar Lampung Diduga Tak Masuk Kas Daerah

Berita Terkait

Kamis, 11 September 2025 - 19:28 WIB

LBH Ansor Lampung Apresiasi BNN Lampung Atas Pengungkapan 11 Kg Sabu di Lampung Tengah

Jumat, 5 September 2025 - 13:48 WIB

Marak Kasus Kelainan Seksual Anak, Naldi Rinara: DPRD Segera Susun Perda Inisiatif

Minggu, 31 Agustus 2025 - 19:43 WIB

LBH DLN Buka Posko Bantuan Hukum untuk Kawal Aksi di Lampung

Sabtu, 30 Agustus 2025 - 13:09 WIB

Kuasa Hukum Sebut Laporan Balik Suami Amelia Upaya Kriminalisasi

Senin, 25 Agustus 2025 - 20:19 WIB

Advokat Ridho Juansyah & Rekan Minta Polisi Proses Hukum PT Bintang Trans Kurniawan

Berita Terbaru

Tulangbawang Barat

255 PPPK Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Besok Terima SK

Selasa, 16 Sep 2025 - 15:52 WIB

Berita

Kasus KDRT Lampura, Korban Mengadu ke Propam

Senin, 15 Sep 2025 - 12:21 WIB

Berita

Kasus KDRT Lampura, Korban Mengadu ke Propam

Senin, 15 Sep 2025 - 11:52 WIB