Bandar Lampung (dinamik.id) – Anggota DPRD Bandar Lampung yang juga Ketua DPD Partai Golkar setempat Yuhadi angkat bicara terkait aksi Pokmas PTSL Bandar Lampung. Ia mengatakan bila BPN mempersulit rakyat untuk memperoleh alas hak tanahnya berarti belum move on.
Ia mengingatkan BPN untuk patuh terhadap pesan Presiden Joko Widodo bahwa semua tanah milik rakyat, utamanya rakyat kecil harus bersertifikat. Murah, efektif dan efisien demi menikmati rasa keadilan masyarakat untun memiliki alas hak atas tanah.
“Kalau ada okn BPN bermain, saya minta dievaluasi, bila perlu dipindahkan. Ini kan jelas dan tegas perintah Presiden,” tegasnya, Rabu, 18 Januari 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yuhadi mengungkapkan dirinya masih sering mendengar adanya dugaan oknum BPN bermain dalam mengeluarkan SHM. Menurutnya ada banyak overlapping tanah milik rakyat.
“Bila ini terjadi reformasi agraria yang didengungkan oleh Menteri ATR hanya isapan jempol semata. Maka kami sebagai wakil rakyat meminta untuk segera dievaluasi. Rakyat sudah menjerit, komunitas sudah berjuang, wakil rakyat sudah bersuara, jika masih saja tak ditanggapi maka kami akan laporkan secara berjenjang kepada Komisi II DPR RI,” ujar mantan aktivis itu.
Sementara, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung bereaksi terkait aksi Pokmas PTSL Bandar Lampung ke PWI Lampung, Rabu, 18 Januari 2024.
Kepala Kanwil BPN Lampung Dadat Dariatna mengatakan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara Pokmas PTSL Bandar Lampung dengan BPN setempat.
Ia meminta perwakilan Pokmas PTSL Bandar Lampung untuk duduk bersama BPN Bandar Lampung, Kamis (19/1/2023). “Silahkan besok ke kantor ajak perwakilan Pokmas untuk mendengar titik permasalahannya. Nanti saya akan undang kepala BPN Bandar Lampung juga,” ujarnya saat dihubungi.
Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi POKMAS PTSL Kota Bandar Lampung menyambangi Gedung PWI Cabang Lampung, Rabu (18/1).
Kedatangan masyarakat tersebut untuk meminta dukungan moril dan pemberitaan terkait lambannya kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, dalam menerbitkan sekitar 1.308 lebih sertifikat tanah milik warga Kota Tapis Berseri yang tersebar di 34 kelurahan.
Kedatangan ratusan warga tersebut disambut langsung oleh Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusumah. Wira sapaan akrabnya, mengundang 5 perwakilan dari masyarakat tersebut untuk berdiskusi di ruang kerjanya.
Wira menjelaskan, sudah menjadi tanggungjawab kami sebagai jurnalis untuk menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam menyampaikan informasi secara luas dengan baik dan sesuai fakta.
“Kami seluruh wartawan yang tergabung di PWI Lampung akan membantu memberitakan permasalahan ini sesuai fakta. Sedikitpun tidak akan kami tambahi atau kami kurangi informasi yang diterima. Akan kami sampaikan apa adanya,” katanya.
Wira menambahkan, jurnalis bekerja harus sesuai kode etik jurnalistik. Jadi jurnalis tidak akan memihak pada pihak mana pun. Kami akan memihak pada kebenaran.
“Tentu kami akan melakukan upaya konfirmasi ke Pihak BPN, agar beritanya berimbang. Kami harus menjalankan amanah kode etik, yakni cover Both side, bahkan bila perlu cover all side,” tuntasnya. (Eka)
