Bandar Lampung (dinamik.id) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Budiman P Mega mengatakan akan mengambil langkah tegas terhadap stockpile batubara yang mengabaikan lingkungan.
“Kami akan melakukan pencabutan jika tidak diindahkan baik teguran tertulis, pembekuan perizinan, maupun pencabutan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 508 PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup,” tegas Budiman, Senin, 6 Februari 2023.
Ia menjelaskan pihaknya telah turun ke lapangan. Budiman mengatakan akan meninjau kembali rekomendasi stockpile Batubara PT Bumi Lampung Putra Perkasa yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Way Laga, apabila tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami sudah dua kali turun ke lapangan untuk mengingatkan perusahaan segera menyiapkan mobil penyiraman, tangkap debu dan kolam resapan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung itu.
Kemudian, ia juga telah meminta perusahaan agar segera melengkapi persyaratannya.
“Kami juga meminta pihak perusahaan untuk segera memenuhi syarat tersebut. Jika tidak, maka kami akan meninjau kembali rekomendasi Sesuai PP 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup,” ujar mantan Sekda Pringsewu itu.
Selain stockpile PT Bumi Lampung Putra Perkasa, terdapat stockpile PT Hasta Dwiyustama yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.
Lalu, stockpile milik PT Interglobal Omni Trade yang terletak di Jalan Insinyur Sutami, Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
Pengamat Kesehatan Masyarakat Dr dr Khairun Nisa Berawi M.Kes mengatakan pembuatan usaha stokfile batubara di tengah-tengah masyarakat harus berpedoman pada regulasi.
Pasalnya selain merusak lingkungan, debu partikel batubara menyebabkan penyakit pernafasan dan lainnya.
Ia menekankan untuk pengusaha tetap menjalankan sesuai regulasi yang ada untuk minimalisir dampak bagi lingkungan dan masyarakat.
“Pendirian dan pengelolaan usaha stockpile batubara, wajib mengikuti peraturan dan perundangan yang mengatur hal ini seperti PP No 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang kemudian diperbarui dengan PP No 1 tahun 2014. Hal ini bertujuan meminimalisir dampak dari stockpile batubara baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat,” ujar Dr dr Khairun Nisa. (Naz)
