TULANGBAWANG BARAT (dinamik.id)–Pembiayaan bimbingan teknis jajaran Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung disoal.
Hal itu ditengarai terjadinya ketidakjelasan dan kegaduhan di kalangan aparat pemerintah tiyuh (desa), anggota KPPS, dan masyarakat.
Sekretaris Tiyuh Panaragan, Basyah Putra menyampaikan kebingungannya terhadap biaya pelantikan dan Bimtek KPPS yang diselenggarakan oleh KPU Tubaba.
Ia mengatakan bahwa sejumlah anggota KPPS membandingkan informasi yang mereka terima dari beberapa kabupaten yang berbeda.
“Saya bingung ini sedikit gaduh masalah dana pelantikan, dan Bimtek KPPS. Yang sebenarnya seperti apa? Coba bantu cek di KPU Tubaba, informasinya yang benar seperti apa. Seolah-olah kami tidak transparan. Karena sejumlah anggota KPPS membandingkan informasi yang mereka terima dari beberapa Kabupaten yang berbeda-beda.” kata Basyah Putra, Minggu (28/1/2024)
Namun sayang, Kepala Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Supriyanto justru mengaku tidak mengetahui apapun terkait kegiatan tersebut.
“PPS tidak melibatkan pemerintah tiyuh, tidak ada koordinasi PPS dengan saya selaku kepala tiyuh. Mulai dari perekrutan sampai urusan pelantikan dan Bimtek KPPS,” kata Supriyanto, dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Sementara itu, Ketua PPS Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar, Asep, juga menyoroti bahwa hingga saat ini KPPS di wilayahnya belum menerima uang transportasi.
“Kegiatan pelantikan dan Bimtek belum ada informasi dari KPU Tubaba untuk uang transportasinya. Memang sampai hari ini masih menggunakan uang operasional PPS untuk kebutuhan konsumsi snack. Kami tidak ada instruksi untuk menalangi biaya transportasinya. Memang banyak yang menanyakan juga dengan kami,” kata Asep
Hal senada juga dikatakan Lurah Panaragan Jaya, Rilman. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan pelantikan hanya untuk konsumsi snack dan fasilitas aula kelurahan.
“Tidak ada biaya, hanya snack pelantikan dan Bimtek, katanya ada transport tapi saya kurang tahu pastinya. Kalau biaya sewa gedung atau biaya kebutuhan lainnya, memang menggunakan fasilitas Aula Kelurahan Panaragan Jaya,” ungkap Rilman.
Dikonfirmasi kepada Agustriwan PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah menegaskan bahwa biaya saat ini hanya untuk konsumsi dan transport, dengan semua kegiatan diatur langsung oleh PPS dari KPU.
“Pelantikan dan Bimtek, semua itu diatur oleh PPS langsung dari KPU. Untuk konsumsi snack dikelola PPS. Sedangkan transport menunggu transfer dari KPU Tubaba ke PPS. Soal sewa sewa dan biaya lain kami tidak tahu,” pungkasnya.
Meskipun demikian, ketidakjelasan mengenai dana pelantikan dan Bimtek KPPS Tubaba tetap menjadi sorotan. Oleh sebab itu, lanjutnya, diperlukan transparansi dan koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan tersebut. (SID)
