Zona Kuning Lampung: Tantangan Besar bagi Para Kepala OPD!

Rabu, 13 November 2024 - 09:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh
Dr Edarwan SE.MSi
Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Lampung

HEI, para pejabat Lampung! Sudah dengar kabar terbaru? Provinsi kita tersayang ini baru saja mendapat “hadiah” yang bikin kita semua harus garuk-garuk kepala.

Ombudsman RI baru saja merilis hasil pengawasan pelayanan publik 2023, dan tebak apa? Lampung nangkring di peringkat 28 dari 34 provinsi! Yup, kita masuk zona kuning dengan skor 65,58. Bukan prestasi yang membanggakan, kan?

Jadi, apa sih yang bikin kita nyangkut di zona kuning ini? Rupanya, sektor pendidikan jadi biang kerok utama.

Disusul infrastruktur dan agraria yang juga bikin warga kita mengeluh sana-sini. Bayangkan, dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah kita jadi sasaran tembak dengan 521 laporan! Wah, pekerjaan rumah yang nggak main-main nih.

Baca Juga :  SADAR TANI METAGANIK: Saat Pertanian Membutuhkan Revolusi Kesadaran, Bukan Sekadar Revolusi Produksi

Nah, para kepala OPD, ini saatnya kalian unjuk gigi! Jangan cuma jadi penonton, yuk kita ubah nasib Lampung bareng-bareng. Gimana caranya?

1. Reformasi birokrasi? Jangan cuma jargon! Bikin roadmap pelayanan publik yang beneran bisa dieksekusi. Update tiap 5 tahun, jangan sampai berjamur di laci.

2. SDM kita perlu di-upgrade nih. Adakan pelatihan yang bermanfaat, bukan sekadar formalitas. Kasih reward buat yang kinerja oke, biar pada semangat!

Baca Juga :  20 Wakil Lampung di DPR: Pahlawan atau Penonton di Arena Politik?

3. Teknologi itu keren, lho! Manfaatkan buat bikin sistem pelayanan yang terintegrasi. Transparan dan gampang diakses, biar warga nggak bingung.

4. Sistem pengaduan harus responsif. Jangan bikin warga nunggu jawaban sampai lumutan. Libatkan mereka dalam evaluasi, biar kita tahu apa yang perlu diperbaiki.

5. Infrastruktur pelayanan juga perlu di-upgrade. Fokus ke sektor pendidikan, infrastruktur, dan agraria yang jadi keluhan utama.

Ingat, pelayanan publik bukan cuma tugas, tapi tanggung jawab kita ke masyarakat. Jangan sampai Lampung terus-terusan jadi “bintang kuning” di peta Indonesia. Ayo, tunjukkan kalau kita bisa naik kelas ke zona hijau!

Baca Juga :  Fast Track, Layanan Cepat dan Humanisme Haji Indonesia

Terakhir, buat para calon gubernur yang lagi sibuk kampanye, ini PR buat kalian juga lho. Jangan cuma janji manis, tapi tunjukkin strategi konkret buat naikin kualitas pelayanan publik di Lampung. Kita tunggu aksi nyatanya, ya!

Yuk, kepala OPD Lampung, saatnya bergerak! Bikin Lampung jadi provinsi yang bikin bangga, bukan cuma jadi bahan gunjingan. Kita bisa kok, asal mau usaha dan kerja sama. Ayo, buktikan kalau Lampung bisa lebih dari sekadar zona kuning!

Berita Terkait

Jaga Bersama Ruang Demokrasi Sehat, Jauhi ‘Aroma’ Fitnah
Sekolah Rakyat dan Realitas Urgensi Pendidikan Indonesia: Solusi Baru atau Pengalihan dari Persoalan Utama?
SADAR TANI METAGANIK: Saat Pertanian Membutuhkan Revolusi Kesadaran, Bukan Sekadar Revolusi Produksi
Survey Menunjukan Program Mulia MBG Belum Berdampak Positif Terhadap Pedagang Pasar Tradisional, Pemerintah Perlu Memperkuat Integrasi dengan Ekosistem Perdagangan Lokal
Satu Tahun Kepengurusan IJP Lampung 2025 -2028 : Merawat Kolaborasi, Menjaga Profesionalisme
Pajak Konten Kreator: Kewajiban atau Ancaman bagi Kreativitas Digital?
Di Balik Narasi Pertumbuhan: Krisis Kepercayaan terhadap Ekonomi Indonesia
Pendidikan Digital di Atas Reruntuhan Ruang Kelas

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 20:39 WIB

Jaga Bersama Ruang Demokrasi Sehat, Jauhi ‘Aroma’ Fitnah

Selasa, 14 Juli 2026 - 02:02 WIB

Sekolah Rakyat dan Realitas Urgensi Pendidikan Indonesia: Solusi Baru atau Pengalihan dari Persoalan Utama?

Minggu, 28 Juni 2026 - 14:58 WIB

SADAR TANI METAGANIK: Saat Pertanian Membutuhkan Revolusi Kesadaran, Bukan Sekadar Revolusi Produksi

Sabtu, 27 Juni 2026 - 20:24 WIB

Survey Menunjukan Program Mulia MBG Belum Berdampak Positif Terhadap Pedagang Pasar Tradisional, Pemerintah Perlu Memperkuat Integrasi dengan Ekosistem Perdagangan Lokal

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:18 WIB

Satu Tahun Kepengurusan IJP Lampung 2025 -2028 : Merawat Kolaborasi, Menjaga Profesionalisme

Berita Terbaru

Provinsi

Gubernur Lampung Lepas 598 Pramuka di Jamnas XII 2026

Selasa, 11 Agu 2026 - 21:56 WIB