Pansus Tata Niaga Singkong Tindak Lanjuti Temuan KPPU Terkait Impor Tapioka

Jumat, 17 Januari 2025 - 14:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung segera menindaklanjuti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan impor tepung tapioka yang dilakukan oleh empat perusahaan di Lampung.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung sekaligus anggota Pansus, Ahmad Basuki, menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami temuan dari KPPU tersebut, Jumat (17/1/2024).

“Terkait dengan impor tapioka yang dilakukan oleh 4 perusahaan di Lampung seperti temuan dari KPPU ini sedang pansus dalami,” kata Abas, sapaan akrabnya.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Abas menyebutkan jika pihaknya saat ini sedang berkunjung ke empat daerah yang menjadi sentra komoditas singkong di empat daerah di Provinsi Lampung.

Baca Juga :  Panggil Bea Cukai, Pansus Tata Niaga Singkong Telusuri Dampak Impor Terhadap Petani Lokal

Daerah tersebut yakni Kabupaten Lampung Utara, kabupaten Lampung Tengah, kabupaten Mesuji dan kabupaten Lampung timur.

“Pansus sedang bekerja kunjungan ke kabupaten sentra komoditas singkong di Lampung untuk menggali informasi dan mengumpulkan data-data sebagai ba kajian pansus,” ujarnya.

Ia menuturkan jika pansus harus bekerja secara komprehensif untuk menemukan persoalan mendasar terkait dengan anjoklnya harga singkong agar tidak terulang setiap tahunnya.

“Kita juga gali terkait dengan penguasaan lahan. Dugaan sementara saya jangan-jangan perusahaan ini menguasai lahan peruntukannya harus di cek. Misal dia perizinannya sawit tapi ditanami singkong. Sehingga saat petani yang lahannya kecil panen dan berbarengan dengan milik perusahaan tentu yang akan dibawa ke pabrik tentu punya perusahaan dulu,” jelasnya.

Baca Juga :  Pansus Temukan Perusahaan Belum Terapkan Harga Singkong Sesuai Kesepakatan, Kadar Aci Jadi Kendala

Pihaknya juga meminta data tren pembelian singkong dari perusahaan dalam tiga tahun terakhir, serta menghitung biaya produksi petani dan perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi harga yang adil.

“Kami juga akan menghitung nilai ekonomis dari produk turunan singkong seperti kulit dan onggok, yang sering tidak diperhitungkan perusahaan. Ini penting agar keuntungan lebih merata kepada petani,” tambah Abas

Baca Juga :  Wakil Gubernur Lampung Membuka LT IV 2023, Ini Pesan yang Disampaikan

Berdasarkan informasi yang diterima dinamik.id bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II mendapati 4 perusahaan produsen tepung tapioka yang memiliki pabrik pengolahan di Provinsi Lampung melakukan impor tepung tapioka.

Impor tersebut didatangkan dari Vietnam dan Thailand, dengan total jumlah impor sebesar 59.050 ton atau dengan nilai impor sebesar 32,2 juta USD atau setara dengan Rp511,4 milyar.

Keempat perusahaan tersebut melakukan impor melalui Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Tanjung Emas. (Amd)

Berita Terkait

Terima Audiensi PLN, Bupati Ardito Wijaya Dorong Pemerataan Listrik di Lampung Tengah
Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat
Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029
Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung
Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis
Fraksi PKS Kritisi Dua Raperda Strategis Pemprov Lampung
Kisah Wagub Lampung Berikan Nama Bayi Mungil ‘Hana Aisyah Qaisarah’
Wabup Nadirsyah Hadiri HUT Bhayangkara ke-79 di Polres Tubaba, Ucapkan Terima Kasih dan Doa untuk Polri

Berita Terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 18:40 WIB

Terima Audiensi PLN, Bupati Ardito Wijaya Dorong Pemerataan Listrik di Lampung Tengah

Rabu, 9 Juli 2025 - 14:55 WIB

Pajak SGC Disorot: 303 Kendaraan Menunggak, Alat Berat Belum Tercatat

Rabu, 9 Juli 2025 - 13:16 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tubaba Bahas Tingkat II Raperda RPJMD 2025–2029

Jumat, 4 Juli 2025 - 13:38 WIB

Cegah Pengaruh Negatif, dr. Sasa Chalim Dukung Raperda Larangan LGBT di Lampung

Rabu, 2 Juli 2025 - 22:44 WIB

Wagub Lampung Sampaikan Tanggapan atas Pandangan DPRD terhadap LPJ APBD 2024 dan Dua Raperda Strategis

Berita Terbaru

DPRD Provinsi

Ketua DPRD Lampung Dukung Langkah DPR RI- ATR/BPN Ukur Ulang HGU SGC

Kamis, 10 Jul 2025 - 15:25 WIB

DPRD Provinsi

Pansus DPRD Lampung Kompak Begadang Rampungkan Pembahasan RPJMD

Rabu, 9 Jul 2025 - 21:09 WIB