Bandar Lampung, (dinamik.id) — Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti rendahnya anggaran bagi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra mereka sepanjang tahun 2024. Minimnya anggaran tersebut dinilai menjadi penyebab tidak optimalnya program Pro-Rakyat yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, terutama di sektor ekonomi produktif seperti pertanian, UMKM, dan kelautan
Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyebut alokasi anggaran yang kecil membuat kinerja dan program pro rakyat nyaris tidak berjalan optimal.
Namun, ia menilai dokumen RPJMD yang dibahas saat ini sudah sangat baik. Karena itu, Komisi II mendorong agar anggaran lima tahun ke depan benar-benar mendukung program-program dalam RPJMD tersebut agar dapat terealisasi secara maksimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait kinerja anggaran 2024, Ahmad Basuki menilai alokasi yang diberikan kepada OPD-OPD mitra Komisi II seperti Dinas Perindag, Pariwisata, Biro Perekonomian, Perkebunan, KPTPH, Peternakan, Kehutanan, Kelautan, Lingkungan Hidup, hingga Koperasi dan UMKM sangat kecil jika dibandingkan dengan OPD mitra kerja komisi yang lain, sehingga sebagian besar kegiatanya hanya belanja rutin seperti gaji dan tunjangan, bukan untuk kegiatan substantif yang menguatkan ekonomi rakyat yang sangat terbatas anggaranya
“Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil, dibanding anggaran OPD mitra kerja komisi2 yang lain. tapi yang lebih mengecewakan adalah proporsinya. Sebagian besar hanya untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat anggaranya sangat sangat minim,” tegas Ahmad Basuki, Kamis (10/7/2025).
Dalam data realisasi anggaran APBD 2024, tercatat pagu anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi II hanya sebesar Rp322,9 miliar, dengan realisasi Rp292,6 miliar atau 88,54 persen, termasuk untuk gaji dan tunjangan.
“Jika dihitung, anggaran tersebut hanya untuk gaji dan tunjangan. Sementara kegiatan yang menyentuh masyarakat sangat minim.
Celakanya, lanjut Basuki, anggaran untuk Komisi II justru semakin kecil dari tahun ke tahun. Kami berharap ditahun2 mendatang platfon pagi anggaran yg disusun dan berikan ( diporsikan) TAPD untuk OPD bisa benar2 mempedomani dokumen RPJMD
“Hal ini sangat jauh dibandingkan anggaran di komisi lain. Padahal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya petani, ya Komisi II,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap ke depan anggaran untuk OPD mitra Komisi II ditambah agar sejalan dengan visi nasional, apalagi dengan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan Asta Cita dan ketahanan pangan nasional.
Senada, anggota Komisi II lainnya, Hanifal, mengatakan OPD-OPD tersebut seharusnya menjadi ujung tombak penguatan ekonomi rakyat di sektor produksi.
“Tapi kalau anggarannya cuma cukup untuk bayar pegawai dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” ujar dia.
Politisi Demokrat itu juga menyebut kondisi realisasi anggaran tahun lalu sangat ironis karena terjadi di tengah upaya pemerintah pusat yang sedang gencar mendorong sektor ketahanan pangan, industrialisasi desa, dan penguatan ekonomi lokal sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.
“Kalau Lampung ingin jadi lumbung pangan nasional, ya program ketahanan pangan harus diperkuat dari sekarang. Tapi yang terjadi justru anggaran untuk sektor pangan dan produksi malah dikerdilkan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Aribun, meminta Pemprov Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan penganggaran yang terlalu birokratis dan minim orientasi kepada rakyat. Ia juga mendesak agar tahun anggaran mendatang, alokasi dana benar-benar diprioritaskan untuk kegiatan nyata seperti bantuan sarana produksi petani, pengembangan UMKM, rehabilitasi hutan rakyat, dan pemberdayaan nelayan.
“Kita berharap anggaran dinas yang menjadi mitra Komisi II lebih dioptimalkan mengacu pada RPJMD. Gunanya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Amd)
