Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyatakan komitmennya untuk mendampingi warga tiga kampung transmigrasi di Lampung Tengah dalam memperjuangkan hak atas tanah dan kejelasan status kampung mereka yang hingga kini belum definitif.
“Prinsipnya, secara pribadi saya siap mendampingi perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara,” tegas Munir dalam wawancara melalui pesan Whats App, Selasa, 22 Juli 2025.
Munir menyoroti keterlambatan luar biasa dalam penetapan status tiga kampung transmigrasi, yaitu SP1 (Karya Makmur), SP2 (Terusan Makmur), dan SP3 (Tri Tunggal Jaya), yang hingga 28 tahun sejak pemukiman dibuka pada 1997, belum juga menjadi desa definitif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Unit pemukiman transmigrasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah semestinya sesuai regulasi maksimal dalam 5 tahun statusnya secara otomatis naik dari unit pemukiman menjadi desa definitif,” jelasnya.
“Kenapa SP1, SP2, dan SP3 hingga sekarang belum juga definitif? Padahal semua prasyarat sudah terpenuhi. Bahkan listrik saja baru masuk ke SP1 dan SP2 pada 2023, sementara SP3 belum,” tambahnya.
Menurut Munir, keterlambatan tersebut bukan sekadar masalah administratif, tetapi bentuk ketidakadilan struktural yang harus segera dibenahi bersama.
Ia pun mendesak agar seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian teknis, hingga DPRD, segera bertindak dan menyelesaikan persoalan ini secara serius.
“Semua stakeholder mesti bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini bersama-sama,” tegasnya.
Pernyataan Munir menyusul komitmen Bupati Lampung Tengah yang sebelumnya menandatangani surat pernyataan pada 17 Juli 2025 untuk menyelesaikan konflik agraria di tiga kampung transmigrasi, termasuk pendefinitifan kampung dan evaluasi kesepakatan lahan plasma dengan PT. SGC.
