Lampung Tengah, (Dinamik.id) — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, melanjutkan reses tahap IV di Kecamatan Trimurjo dan Bumi Ratu Nuban, Jumat (14/11/2025).
Selain menyerap aspirasi, Munir juga menyerahkan total 112 kartu dan buku tabungan Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi untuk siswa SD dan SMA.
Reses hari ketiga berlangsung di SDN 2 Purwoadi, Trimurjo. Di lokasi ini Munir menyerahkan 61 kartu PIP kepada siswa-siswi dan dihadiri sekitar 150 warga, termasuk tokoh masyarakat, wali murid, aparat kampung, serta anggota DPRD Lampung Tengah H. Ujang Mahmud.
Kepala Kampung Purwoadi, Edi Sanipo, mengapresiasi progres pembangunan ruas jalan provinsi Metro – Wates yang hampir selesai tahun ini, dan meminta dilanjutkan hingga Wates pada 2026. Selain itu, Edi juga menyoroti buruknya drainase pertanian.
“Mayoritas warga kami petani. Mohon perbaikan drainase yang sudah sangat memprihatinkan,” ujar Edi.
Sejumlah wali murid, termasuk Ibu Yati, juga menyampaikan terima kasih atas bantuan PIP aspirasi dan berharap program tersebut bisa diusulkan setiap tahun.
Menanggapi aspirasi tersebut, Munir menegaskan akan membawa seluruh aspirasi ke eksekutif sebagai pokok pikiran.
“Untuk PIP aspirasi tidak perlu khawatir. Saya diperintah Ibu Chusnunia (Nunik) untuk mengawal program ini hingga 2029, bahkan diupayakan berlanjut sampai 2033,” ujar legislator PKB ini.
Selanjutnya, dititik kedua, Desa Suka Jawa, Bumi Ratu Nuban, Munir menyerahkan 51 kartu PIP untuk siswa-siswi SMA S Darul Arafah. Sekitar 120 warga turut hadir dalam acara tersebut.
Beberapa orang tua, seperti Ibu Sumiati dan Ibu Ana, meminta bantuan agar anak mereka bisa mendapatkan beasiswa KIP Kuliah karena keterbatasan biaya.
Munir kembali menegaskan akan mengupayakan aspirasi tersebut.
“Akan saya komunikasikan ke Fraksi PKB di DPR RI. Syaratnya anak-anak harus punya tekad kuat, rajin, dan siap menyelesaikan studi,” tegasnya.
Selain aspirasi beasiswa, warga juga keluhkan pemutusan PKH karena diduga terkait judi online.
Sekdes Suka Jawa, Mitono, mengeluhkan adanya penerima PKH yang diputus karena datanya terindikasi terkait judi online, padahal diduga data tersebut dibajak orang lain.
Menanggapi hal itu, Munir menyatakan akan berkoordinasi dengan pendamping PKH dan Kemensos.
“Kalau benar datanya dibajak, tentu harus dikembalikan haknya. Tapi jika dipakai berjudi, berarti memang tidak layak dibantu,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, dalam setiap titik, Munir juga mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diperpanjang hingga 5 Desember 2025.
“Silahkan dimanfaatkan, dana pajak akan digunakan 100% untuk memperbaiki infrastruktur jalan provinsi,” pungkasnya. (Amd)
Penulis : Mufid
