Syukron Muchtar: Pengangkatan Petugas MBG Penting, Tapi Guru Honorer Lebih Mendesak

Senin, 26 Januari 2026 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menyoroti kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat petugas Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) sebagai pegawai pemerintah.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial, terutama di kalangan guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kepastian status kepegawaian.

Syukron mengatakan, pengangkatan petugas SPPG memang menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, kecepatan kebijakan tersebut kontras dengan lambannya pengangkatan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.

“Saya memahami ini kewenangan pemerintah pusat dan bagian dari penguatan program strategis nasional. MBG membutuhkan sumber daya manusia yang tertata agar berjalan efektif,” kata Syukron di Bandar Lampung, Senin, 26 Januari 2026.

Baca Juga :  Mingrum Gumay Dorong Kepastian PPPK di Provinsi Lampung

Meski demikian, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung ini menilai pemerintah seharusnya menempatkan tenaga pendidik sebagai prioritas utama.

Hingga kini, banyak guru honorer di sekolah umum maupun madrasah yang belum memperoleh kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Program MBG itu baik dan perlu. Tapi jangan menutup mata, ada sektor yang jauh lebih mendesak, yaitu pendidikan,” ujarnya.

Syukron juga menyinggung aksi protes guru madrasah di Jakarta beberapa waktu lalu sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya kebijakan pengangkatan.

Menurut dia, persoalan ini kembali mencuat setelah beredar perbandingan di media sosial mengenai gaji awal guru honorer dan petugas SPPG.

Baca Juga :  Mingrum Gumay Ucapkan Terimakasih Napiter Hadir Meriahkan HUT RI Ke 78

Perbandingan tersebut, kata Syukron, memicu perdebatan publik soal rasa keadilan.

Guru harus menempuh pendidikan tinggi dengan biaya besar, namun penghasilannya justru berada di bawah tenaga baru yang tidak mensyaratkan latar pendidikan formal tertentu.

“Pertanyaannya sederhana, bagaimana sebenarnya negara memandang tenaga pendidik?,” katanya.

Syukron menegaskan kesejahteraan guru berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan kondisi psikologis peserta didik.

Menurut dia, ketimpangan kebijakan berisiko berdampak panjang terhadap dunia pendidikan.

“Kalau gurunya tertekan, muridnya juga ikut terdampak,” ujarnya.

Selain itu, Syukron mempertanyakan kejelasan mekanisme pembiayaan pengangkatan petugas MBG.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi apakah anggaran sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat atau justru dibebankan kepada pemerintah daerah.

Baca Juga :  Jika Terbukti Curang, DPRD Lampung Minta Pecat Siswa Saat Proses PPDB 2023

Ia mengingatkan, jika beban tersebut dialihkan ke daerah, hal itu dapat menekan keuangan provinsi maupun kabupaten dan kota.

DPRD Lampung, kata dia, masih menunggu regulasi turunan dari kebijakan BGN.

“Ini kebijakan baru, perlu dikaji secara rinci agar tidak menimbulkan masalah di daerah,” ucapnya.

Syukron menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam kebijakan pengangkatan petugas MBG.

Namun DPRD, kata dia, akan tetap menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya guru honorer, kepada pemerintah pusat.

“Kami berharap pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan anggaran yang adil agar pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dilakukan secara bertahap dan berkeadilan,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga
Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas
Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan
Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar
Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat
Ketua Komisi II DPRD Lampung Apresiasi Subsidi Jagung SPHP ke Peternak
Sasa Chalim Soroti BPJS Nonaktif, Minta Warga Tetap Bisa Berobat
Cegah Air Lindi Cemari Sungai, Rizaldi Adrian Tekankan Pembenahan TPA Bakung

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:18 WIB

Reses Andika Wibawa di Kedaung, Keluhan Jalan Rusak Jadi Aspirasi Utama Warga

Kamis, 12 November 2026 - 15:57 WIB

Sasa Chalim Minta Pemulihan Korban Puting Beliung Raman Utara Dikawal hingga Tuntas

Rabu, 11 November 2026 - 19:17 WIB

Enam Wilayah Pesisir Lampung Terancam Rob, Fraksi PKB Minta BPBD Perkuat Kesiapsiagaan

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

Harga Beras Melonjak Rp18 Ribu di Lampung, Komisi II Desak Bulog Perluas Operasi Pasar

Selasa, 10 November 2026 - 12:19 WIB

Najiullah Minta Penyegelan Bukit di Bandar Lampung Ditindaklanjuti dengan Pengawasan Ketat

Berita Terbaru

Edukasi

Alumni UIN RIL Ajak Jaga Citra Kampus Bukan Menyudutkan

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:48 WIB