Lampung Selatan, (dinamik.id) — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menyambut baik pelaksanaan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Jati Agung, Lampung Selatan, Jumat (6/2/2026).
Legislator yang akrab disapa Abas ini menilai ditetapkannya Lampung sebagai salah satu lokasi pelaksanaan hilirisasi peternakan berskala nasional merupakan momentum strategis untuk mendorong transformasi sektor pertanian dan peternakan di daerah.
“Program hilirisasi pertanian dan peternakan di Lampung kini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Ini peluang besar bagi petani dan peternak untuk naik kelas melalui ekosistem usaha yang lebih terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Abas, skema usaha terintegrasi tersebut bukan sekadar pembangunan fasilitas, melainkan penguatan seluruh rantai produksi. Mulai penyediaan pakan, pembibitan, budidaya, hingga pengolahan hasil ternak.
“Hal ini yang akan memberikan nilai tambah besar bagi pelaku usaha lokal,” imbuhnya.
Program hilirisasi ayam terintegrasi yang didorong pemerintah merupakan bagian dari proyek strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, menstabilkan pasokan protein hewani, serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kepastian ketersediaan daging ayam dan telur di seluruh Indonesia.
Skema ini juga memadukan fasilitas pembibitan, industri pakan, rumah potong unggas, serta unit pengolahan produk olahan di dalam satu klaster terintegrasi sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.
“Ekosistem pertanian dan peternakan di Lampung yang besar didukung hilirisasi dari pusat dan daerah, akan memberikan multiplayer efek kesejahteraan masyarakat Lampung,” jelasnya.
Abas optimistis bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, pelaku usaha, dan petani/peternak lokal akan menciptakan ekosistem pertanian dan peternakan yang lebih resilient dan berdaya saing.
“Harapannya, petani sejahtera, peternak mandiri, dan ekonomi Lampung bisa melesat,” tegasnya.
Ia menekankan, DPRD Lampung melalui Komisi II akan terus mengawal setiap tahapan program ini agar benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat. (Amd)
