Bandar Lampung, (dinamik.id) — Komisi III DPRD Provinsi Lampung menegaskan masih menunggu langkah konkret dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait penagihan pajak kepada PT Sugar Group Companies (SGC), khususnya terkait tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Ketua Komisi III DPRD Lampung yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Supriyadi Hamzah menegaskan pentingnya pengawasan yang hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kalau kita bicara dan itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, tentu akan ada konsekuensinya,” tegasnya di kantor DPRD Lampung pada Rabu, 9 Juli 2025 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyampaikan bahwa pihaknya rutin melakukan koordinasi untuk mengawal capaian target pendapatan daerah. Namun, tidak semua urusan teknis penagihan menjadi ranah legislatif.
“RDP kita lakukan paling tidak sebulan sekali. Tapi bukan berarti setiap kegiatan teknis kita terlibat langsung. Kami fokus pada pengawasan kebijakan dan capaian target pendapatan. Kalau target tidak tercapai, baru kami telusuri penyebabnya,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pemanggilan Bapenda dalam kasus dugaan tunggakan pajak PT SGC, ia menyebut hal itu akan dikaji berdasarkan laporan triwulan mitra kerja.
“Tentu kalau dalam evaluasi triwulanan ditemukan hal-hal yang krusial, kita bisa panggil untuk klarifikasi. Tapi tidak serta-merta langsung kita beri penilaian negatif. Kita ingin membangun suasana kondusif agar kinerja OPD maksimal,” ungkapnya.
Disinggung mengenai pajak alat berat, ia mengakui masih ada ketidaksinkronan data di lapangan. Saat ini Bapenda tengah melakukan pendataan, dan disebutkan sekitar 100 unit alat berat sudah terdata.
“Contohnya, ada laporan dari masyarakat bahwa di kampung tertentu terdapat perusahaan yang menggunakan alat berat tapi belum membayar pajak. Ini yang sedang ditindaklanjuti Bapenda,” jelasnya.
Komisi III, lanjutnya, tetap mendukung Bapenda untuk bekerja maksimal dan terbuka kepada publik.
“Kemarin kami juga sudah gelar talkshow dengan Bapenda. Kita tidak ingin terburu-buru menyimpulkan hal-hal yang belum jelas. Yang penting informasinya akurat, dan kita dorong OPD untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya. (Amd)
