Jakarta (dinamik.id)-Permadani Diksi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Nasional (PDKN) sebuah perkumpulan yang seharusnya menjadi wadah tempat bersatu dan bergerak bagi mahasiswa serta alumni Bidikmisi dan KIP Kuliah kini justru terjerembab dalam ketidakjelasan struktural dan arah gerak.
Hal ini bermula pada saat adanya permasalahan dualisme kepemimpinan di Musyawarah Nasional (Munas) Yogyakarta pada 2022 silam yang hingga saat ini belum menemukan titik terang.
Menyikapi dinamika yang terjadi, Muhammad Julianto yang juga sebagai calon Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) PDKN dalam siaran persnya, Jumat (11/7/2025) turut menyoroti hal ini.
Ia menyampaikan dengan tegas agar para pihak segera duduk bersama menyepakati Munas Persatuan untuk menyelesaikan perseteruan yang sedari dulu belum terselesaikan.
Juli, sapaan akrabnya turut menegaskan bahwa pelaksanaan Munas ke depan harus dijadikan sebagai konsolidasi persatuan antara anggota dan pengurus yang harus saling berikat dalam simpul forum PDKN.
“Munas ini harus menjadi wadah persatuan bagi semua elemen dan ruang yang nyaman untuk semua tanpa adanya konflik kepentingan sesaat,” tegasnya.
Ia melanjutkan, jika PDKN tidak segera berbenah dengan melaksanakan Munas, yang dikhawatirkan akan membuat organisasi terus terpuruk dalam ketidakjelasan dan kehilangan kepercayaan dari para anggotanya.
“Potensi ini yang akan membuat memudarnya kekuatan persatuan dari semua anggota,” ungkapnya.
Juli menegaskan dan mendesak untuk seluruh elemen organisasi bersatu dan mengesampingkan ego pribadi demi sebuah organisasi.
“Kedua belah pihak harus dengan ikhlas menurunkan ego agar pelaksanaan Munas ini bisa sebagai wadah persatuan semua elemen,” tandasnya.
Ia mengatakan, jika semua pihak bersatu dan bersama melangkah dengan menurunkan ego akan membuat organisasi semakin maju dan dapat dipercaya sebagai wadah yang nyaman demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah di Indonesia.
Ia berharap agar semua elemen bisa bersatu dalam menyikapi perbedaan dan menyelaraskan persepsi untuk kepentingan organisasi. Menurutnya, kepentingan organisasi ini lebih utama jika dibandingkan dengan yang lainnya.
“Organisasi ini banyak membawa nilai maslahat untuk kepentingan orang banyak karena sebagai wadah persatuan dan perhimpunan bagi seluruh penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muhammad Julianto berpesan agar momen Munas nantinya ini bisa disikapi dengan baik untuk tonggak awal membawa pesan damai bagi penerima manfaat beasiswa.
Ia menegaskan 2 poin yang harus didorong sebagai jalan tengah kompromi. Pertama, undur Munas pertengahan atau akhir Agustus dengan rasionalisasi. Kedua, penambahan kepanitiaan SC dan OC dengan rasionalisi. (PINA)
