Bandarlampung, (Dinamik.id) – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Endang Asnawi, menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, pada Senin (10/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Anggalana, SH., M.H., dosen Universitas Bandar Lampung, serta Ratna Wulandari, S.Ab., dari kalangan akademisi. Turut hadir tokoh masyarakat dan warga sekitar yang antusias mengikuti jalannya sosialisasi.
Dalam sambutannya, Endang Asnawi mengajak masyarakat, khususnya warga Kota Bandar Lampung, untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Hari Pahlawan menjadi momentum penting bagi kita semua untuk menanamkan semangat juang dan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai kepahlawanan harus terus hidup di tengah masyarakat agar kita tidak mudah terpecah oleh perbedaan,” ujar Endang Asnawi.
Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kegiatan PIP-WK merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di lingkungan masing-masing.
“Ya, melalui kegiatan ini, kita berharap masyarakat semakin memahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup dalam bermasyarakat,” jelasnya.
Endang Asnawi juga menambahkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara dituntut untuk berpegang teguh pada nilai-nilai hukum Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.
Hukum Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir, di mana setiap keputusan hukum harus berpihak pada kebenaran dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini tercermin dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
“Dengan berpegang teguh pada hukum Pancasila, masyarakat diharapkan tidak hanya taat pada aturan tertulis, tetapi juga mengedepankan moral, kejujuran, dan rasa tanggung jawab dalam bertindak,” pungkasnya. (Pin)
