Survei Denny JA: 67,1 Persen Pemilih Prabowo Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Rabu, 7 Januari 2026 - 17:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa.

Jakarta (dinamik.id)-Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan bahwa 67,1 persen pemilih Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan “apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?”. Sedangkan 29,9 persennya setuju, dan tiga persen tidak setuju atau tidak tahu.

Baca Juga :  Heboh! Satu Rumah Ludes Terbakar di Panaragan Tubaba

“Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1).

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain pemilih Prabowo, dia mengatakan seluruh pemilih dalam Pilpres 2024 pun menolak Pilkada dipilih DPRD. Untuk pemilih Anies Baswedan sebanyak 60,9 persen menolak, dan pemilih Ganjar Pranowo sebanyak 77,5 persen menolak. “Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ini Pandangan Aktivis Lampung atas Terpilihnya MTA Sebagai DKPP

Dia menyampaikan bahwa mayoritas responden menolak Pilkada dipilih oleh DPRD karena sejak tahun 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung. Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan.

Menurut dia, publik menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elit.

Baca Juga :  HUT Bhayangkara ke 78, Kapolres Mesuji Membuka Turnamen Kompetisi Sepakbola U 13

Dia mengatakan survei itu dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.

Dia mengatakan bahwa 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum. (ant)

Berita Terkait

PMII Bandar Lampung Gelar Aksi 1.000 Lilin untuk Dua Kader Kopri
Haris Pertama ‘Sentil’ Ubedillah Badrun: Jangan Bungkus Opini Politis Pakai Jubah Akademisi
Ketum KNPI Haris Pertama ‘Pasang Badan’ Bela Presiden Prabowo Hadapi Upaya Pemakzulan, KNPI Lampung: Siap Amankan!
Izin Operasional RSUD HM Ryacudu Lampura Terancam Dicabut
Pasca Telan Korban, PMII Pertanyakan SOP dan Izin Wira Garden
DBH Sawit Lampura Tahun 2026 Terjun Bebas Sementara CSR Perusahaan Sawit Menjadi Teka-Teki
Kejati Lampung Buka Blokir Rekening PT PSMI, Aksi Petani Tebu Batal
BRIN dan Komisi X DPR RI Dorong Literasi AI di Lampung

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 16:12 WIB

PMII Bandar Lampung Gelar Aksi 1.000 Lilin untuk Dua Kader Kopri

Sabtu, 11 April 2026 - 19:12 WIB

Haris Pertama ‘Sentil’ Ubedillah Badrun: Jangan Bungkus Opini Politis Pakai Jubah Akademisi

Sabtu, 11 April 2026 - 18:56 WIB

Ketum KNPI Haris Pertama ‘Pasang Badan’ Bela Presiden Prabowo Hadapi Upaya Pemakzulan, KNPI Lampung: Siap Amankan!

Jumat, 10 April 2026 - 19:17 WIB

Izin Operasional RSUD HM Ryacudu Lampura Terancam Dicabut

Jumat, 10 April 2026 - 17:23 WIB

DBH Sawit Lampura Tahun 2026 Terjun Bebas Sementara CSR Perusahaan Sawit Menjadi Teka-Teki

Berita Terbaru

Berita

Izin Operasional RSUD HM Ryacudu Lampura Terancam Dicabut

Jumat, 10 Apr 2026 - 19:17 WIB