Noverisman Subing Desak Pemprov segera Bayarkan TPP

Rabu, 21 April 2021 - 06:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG (Dinamik.id) – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Noverisman Subing berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya, sejak diterbitkan Pergub Nomor 5 Tahun 2021 terkait TPP bulan Februari hingga kini juga belum kunjung terbayarkan.

“Aturannya ada dan tidak melanggaran regulasi, dan itu tertuang dalam APBD 2021 artinya sudah disahkan oleh legeslatif, kasihan ribuan pegawai pemprov menanti TPP jadi kita minta Pemprov Segera membayarkannya. Sejak diterbitkan aturannya, belum ada yang dibayarkan sampai saat ini,” ujarnya saat memimpin hearing dengan Badan Pengelolaan Keuangam dan Aset Daerah (BPKAD) Rabu (17-03-2021).

Sementara itu Plt Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Temenggung menjelaskan, besaran TPP untuk PNS di lingkungan Pemprov Lampung ini cukup bervariasi. “Dan paling tinggi itu Sekda, karena dia eselon I. Besaran kisaran mencapai 70 juta,” ucapnya. “Yang jelas, semua ada rincian dan kriteria pembayarannya. Kalau tidak salah ada 17 item penilaian untuk pembayaran TPP,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Arinal Djunaidi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2021 yang diterbitkan pada Tanggal 8 Februari 2021 kemarin lalu terkait tambahan TPP PNS.
Dari data yang dihimpun besaran TPP untuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) sebesar Rp. 75.000.000, Asisten sebesar Rp. 38.000.000, Staf Ahli Gubernur sebesar Rp. 22.500.000, Kepala Biro sebesar Rp. 22.000.000

Administrator (Eselon III) seperti Kepala Bagian atau Kepala Bidang sebesar Rp. 16.700.000 sampai Rp. 18.200.000 dan Pengawas (Eselon IV) seperti Kasubbag, Kasubbid dan Kepala Seksi sebesar Rp. 12.700.000. Selanjutnya, Inspektur sebesar Rp. 40.000.000, Irban sebesar Rp. 18.100.000, dan Pengawas (Eselon IV) sebesar Rp. 12.600.000. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung yakni Kaban sebesar Rp. 35.000.000, Administrator (Eselon III) sebesar Rp. 16.500.000 sampai Rp. 18.000.000 dan Pengawas (Eselon IV) sebesar Rp. 12.500.000.

Baca Juga :  Arinal Dampingi Puan dan Kapolri

Alhamdulilah hutan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Lampung kepada Kabupaten dan Kota sudah lunas, pembayaran terakhir dilaksanakan pada minggu lalu, sedangkan untuk triwulan pertama tahun ini sedang disusun. (Red)

Berita Terkait

DPRD Lampung Kawal Penerapan Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer
Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar Kunjungi Kanwil Kemenag Lampung, Bahas Kuota dan Biaya Haji
DPRD Lampung Siap Perjuangkan Pengangkatan Guru R3 Menjadi PPPK
KPU Tulang Bawang Segera Tetapkan Qudrotul – Hankam Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
DPRD Lampung Soroti Defisit Anggaran dan Tunda Bayar, Pansus LHP-BPK Beri 16 Rekomendasi
PAD Lampung Anjlok, Munir Dorong Pemutihan Pajak Kendaraan di Awal Tahun untuk Dongkrak Pendapatan
KNPI Lampung Terima Penghargaan Bawaslu Lampung
Rapat Perdana Musda XI Golkar Lampung, Ketua OC: Kita Persiapkan Maksimal
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:59 WIB

DPRD Lampung Kawal Penerapan Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:15 WIB

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar Kunjungi Kanwil Kemenag Lampung, Bahas Kuota dan Biaya Haji

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:09 WIB

DPRD Lampung Siap Perjuangkan Pengangkatan Guru R3 Menjadi PPPK

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:08 WIB

KPU Tulang Bawang Segera Tetapkan Qudrotul – Hankam Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Senin, 3 Februari 2025 - 18:08 WIB

DPRD Lampung Soroti Defisit Anggaran dan Tunda Bayar, Pansus LHP-BPK Beri 16 Rekomendasi

Berita Terbaru