Bandar Lampung, (dinamik.id)-Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua Fraksi PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada seremoni pemilu.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Hukum Nasional bertema Integritas Pembentukan Undang-Undang dan Tantangan Demokrasi Indonesia, Rabu (13/5/2026).
Dalam forum tersebut, Mbak Khoir -sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah- menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat.
“Demokrasi tidak hanya diukur dari pemilu yang terlaksana, tetapi dari integritas hukum, partisipasi publik, dan akuntabilitas kekuasaan,” tegas Mbak Khoir.
Menurutnya, pembentukan undang-undang harus berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar menjadi ruang kompromi politik elite maupun kepentingan ekonomi tertentu.
Ia juga menyinggung tingginya biaya politik yang dinilai memicu pragmatisme dalam pengambilan kebijakan. Dampaknya, kualitas legislasi menurun dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik ikut tergerus.
“Ketika politik terlalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan pembagian kekuasaan, substansi kebijakan sering diabaikan. Akibatnya rakyat kehilangan kepercayaan,” ujar mantan ketua Bawaslu Lampung itu.
Dalam pemaparannya, ia turut menekankan pentingnya transparansi legislasi, penguatan partisipasi publik, hingga reformasi pendanaan politik dan pemilu sebagai langkah memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Mbak Khoir juga mengingatkan efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sekadar pemotongan belanja pemerintah. Menurutnya, anggaran harus tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
“Efisiensi harus diukur dari manfaat dan efektivitas kebijakan, bukan hanya angka penghematan,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih adaptif, responsif, dan terbuka terhadap pengawasan publik demi memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. (Amd)
