Bandar Lampung, (dinamik.id) — Viral kondisi memprihatinkan SD Satu Atap di Pedukuhan Batu Nyangka, Pekon Tanjung Raja, Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus, memantik keprihatinan banyak pihak. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, Syukron Muchtar, menilai kondisi tersebut bukan kasus tunggal, melainkan potret nyata persoalan infrastruktur pendidikan dasar di Lampung.
Syukron menegaskan bahwa kewenangan pendidikan tingkat sekolah dasar memang berada di pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah provinsi. Namun sebagai wakil rakyat, ia mengaku tidak bisa menutup mata atas kondisi yang terjadi.
“Ini membuat kita pilu. Saya sendiri pernah melihat langsung kondisi sekolah dasar di daerah lain, seperti SDN 16 Gedongtataan di Cipadang, Pesawaran. Ada yang atapnya jebol, kebanjiran, hingga ruang guru yang sangat memprihatinkan,” ujarnya, Kamis (7/5/2026)
Menurutnya, kondisi infrastruktur yang buruk akan berdampak langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar. Ia mengingatkan bahwa kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Kalau sekolahnya tidak layak, proses pembelajaran pasti terganggu. Kalau prosesnya tidak baik, maka output pendidikan juga akan rendah,” tegasnya.
Momentum peringatan bulan pendidikan, lanjut Syukron, harus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih serius dalam membenahi sektor pendidikan dasar, terutama dari sisi infrastruktur.
Ia memahami kondisi keuangan daerah yang tengah terbatas, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pendidikan. Justru, menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus mampu menetapkan skala prioritas anggaran dengan menempatkan pendidikan sebagai sektor utama.
“Dalam kondisi sulit sekalipun, pendidikan harus tetap jadi prioritas. Infrastruktur sekolah dasar harus diperhatikan secara serius,” katanya.
Selain itu, Syukron juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari solusi, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Harus ada sinergi dengan swasta, CSR, dan pihak lainnya. Pemerintah daerah dituntut kreatif untuk mempercepat perbaikan,” jelasnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memberi perhatian lebih terhadap kondisi pendidikan di Lampung. Menurutnya, kunjungan kementerian ke daerah harus ditindaklanjuti dengan komunikasi yang kuat hingga ke tingkat presiden.
“Harapannya, ada perhatian serius dari pusat, terutama terkait infrastruktur pendidikan dasar. Ini penting untuk masa depan generasi kita,” pungkasnya. (Amd)
Penulis : Ahmad Mufid
Editor : Pina
