Bandar Lampung (dinamik.id) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyatakan dukungannya terhadap proses praperadilan yang dilakukan oleh Agus Nompitu terkait penetapan tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Koni Lampung pada PON XX Papua tahun 2020, Rabu 13 Maret 2024.
Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Mauldan Agusta Rifanda, menegaskan bahwa kasus ini harus mendapat perhatian khusus karena adanya dugaan kejanggalan, terutama dalam penetapan Agus Nompitu sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung pada 27 Desember 2023.
“Penentuan status tersangka terhadap Agus Nompitu terkesan tidak adil karena posisinya sebagai bidang perencanaan program & anggaran, bukan sebagai pengambil keputusan final dalam organisasi,” terangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti bahwa, jika kerugian negara menjadi dasar penetapan tersangka, maka pihak yang seharusnya bertanggung jawab secara formal adalah ketua umum organisasi serta sekretaris dan bendahara. “Namun, faktanya ketua umum, sekretaris, dan bendahara tidak ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Mauldan.
Kasus korupsi Dana Hibah Koni Lampung pada PON XX Papua tahun 2020 disebut telah merugikan negara sebesar 2,57 miliar. Proses penyidikan yang dianggap lamban juga menimbulkan dugaan adanya upaya untuk mengkondisikan pengkambinghitaman terhadap seseorang yang tidak bersalah.
Lebih lanjut, Mauldan menekankan bahwa hukum harus berlaku adil dan tidak boleh digunakan untuk menindas orang yang tidak bersalah.
“HMI Cabang Bandar Lampung berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini dan mendukung langkah Agus Nompitu dalam mengambil langkah praperadilan terhadap kasusnya. Sidang perdana praperadilan di Kejaksaan Tinggi Lampung dijadwalkan pada Rabu, 13 Maret 2024,” tegas Mauldan.
Ia juga mengajak seluruh aktivis organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menyoroti dan mengawal kasus ini.
“Bahwa pihak yang terlibat dalam kasus ini tidak boleh main-main, dan setiap ketidakadilan akan dilaporkan kepada lembaga terkait hingga ke tingkat nasional, termasuk Jaksa Agung RI, JAMWAS, Komisi Kejaksaan, Komisi III DPR RI, bahkan Presiden Republik Indonesia,” tandasnya.
