HMI Balam Siap Kawal Proses Praperadilan Kasus Korupsi Dana Hibah Koni Lampung

Rabu, 13 Maret 2024 - 00:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyatakan dukungannya terhadap proses praperadilan yang dilakukan oleh Agus Nompitu terkait penetapan tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Koni Lampung pada PON XX Papua tahun 2020, Rabu 13 Maret 2024.

Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, Mauldan Agusta Rifanda, menegaskan bahwa kasus ini harus mendapat perhatian khusus karena adanya dugaan kejanggalan, terutama dalam penetapan Agus Nompitu sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung pada 27 Desember 2023.

Baca Juga :  Kemerdekaan adalah Hak Segala Bangsa

“Penentuan status tersangka terhadap Agus Nompitu terkesan tidak adil karena posisinya sebagai bidang perencanaan program & anggaran, bukan sebagai pengambil keputusan final dalam organisasi,” terangnya.

Ia juga menyoroti bahwa, jika kerugian negara menjadi dasar penetapan tersangka, maka pihak yang seharusnya bertanggung jawab secara formal adalah ketua umum organisasi serta sekretaris dan bendahara. “Namun, faktanya ketua umum, sekretaris, dan bendahara tidak ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Mauldan.

Kasus korupsi Dana Hibah Koni Lampung pada PON XX Papua tahun 2020 disebut telah merugikan negara sebesar 2,57 miliar. Proses penyidikan yang dianggap lamban juga menimbulkan dugaan adanya upaya untuk mengkondisikan pengkambinghitaman terhadap seseorang yang tidak bersalah.

Baca Juga :  Saksi Kasus Mustafa Sebut Midi Iswanto Terima Rp18 Miliar Buat Perahu PKB

Lebih lanjut, Mauldan menekankan bahwa hukum harus berlaku adil dan tidak boleh digunakan untuk menindas orang yang tidak bersalah.

“HMI Cabang Bandar Lampung berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini dan mendukung langkah Agus Nompitu dalam mengambil langkah praperadilan terhadap kasusnya. Sidang perdana praperadilan di Kejaksaan Tinggi Lampung dijadwalkan pada Rabu, 13 Maret 2024,” tegas Mauldan.

Baca Juga :  Poktan Margasari dan Kios Diduga Jual Pupuk Subsidi Lampaui HET

Ia juga mengajak seluruh aktivis organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menyoroti dan mengawal kasus ini.

“Bahwa pihak yang terlibat dalam kasus ini tidak boleh main-main, dan setiap ketidakadilan akan dilaporkan kepada lembaga terkait hingga ke tingkat nasional, termasuk Jaksa Agung RI, JAMWAS, Komisi Kejaksaan, Komisi III DPR RI, bahkan Presiden Republik Indonesia,” tandasnya.

Berita Terkait

KNPI Lampung Temui Kapolda, Dukung Polri Tindak Tegas Oknum Penyadap Presiden
PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima
Kuasa Hukum Hercules Serahkan Rp800 Juta ke KPK Terkait Suap BPN
Kejahatan Lingkungan Tanpa Sanksi, Ancam Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Sumatera
Ketua KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Lampung Jadi Pilot Project Daerah Lain
Ditreskrimsus Polda Lampung Tegas Tangani Dugaan Tipikor Rugikan Negara Rp14,16 Miliar
PRANTARA Apresiasi Kejagung Bongkar Dugaan Mafia Korporasi di Lampung
Komunitas Petani Sawit dan Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Pengeroyokan dan Perusakan ke Polda Lampung

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 18:00 WIB

KNPI Lampung Temui Kapolda, Dukung Polri Tindak Tegas Oknum Penyadap Presiden

Senin, 2 November 2026 - 14:45 WIB

PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima

Kamis, 15 Oktober 2026 - 23:21 WIB

Kuasa Hukum Hercules Serahkan Rp800 Juta ke KPK Terkait Suap BPN

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:08 WIB

Kejahatan Lingkungan Tanpa Sanksi, Ancam Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Sumatera

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:33 WIB

Ketua KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Lampung Jadi Pilot Project Daerah Lain

Berita Terbaru