Banner Resmen Kadapi di Buay Bahuga Dicopot Oknum, Diduga Instruksi Camat

Kamis, 13 Juni 2024 - 22:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WAY KANAN (dinamik.id) – Pilkada Way Kanan diwarnai adanya dugaan pencopotan banner milik salah satu bakal calon bupati Way Kanan Resmen Kadapi, SH, MH.

Menurut Relawan Resmen Kadapi, pihaknya mendapatkan laporan dari timnya terkait adanya campur tangan oknum camat E berupa instruksi mencopot banner milik Kadapi tersebut.

Koordinator Relawan Resmen Kadapi Aldo Aprizo mengatakan peristiwa tersebut terjadi di sebuah gardu di kecamatan Buay Bahuga, Kamis (13/6/2024).

“Ya betul, banner kita dicopot terjadi di kecamatan Buay Bahuga. Laporan yang masuk ke kami dari tim yang ada di lapangan, banner dicopot atas instruksi Camat Buay Bahuga ke para aparat kampung. Apa urusannya dengan camat mengurusi banner, kan ada petugas lain (Bawaslu, Red) jika mau menegur pemasangan banner. Karena setahu kami tahapan pilkada ini kan belum ada, tapi kenapa camat yang sok-sok inisiatif menertibkan. Apakah ini ada upaya intimidasi untuk menghalangi gerak tim Relawan Kadapi,” terang Aldo kepada media, Kamis (13/6/2024).

Baca Juga :  RMD dan Menkominfo Bahas Strategi Digitalisasi untuk Pembangunan Lampung

Menurut Aldo, meski dilakukan intimidasi, tim Relawan Resmen Kadapi tidak gentar. “Tim tidak gentar meski diintimidasi tim Kadapi semakin semangat. Mengapa kok urusannya sama camat? Kalau ini memang itu menyalahi aturan dan memang melanggar aturan, ya petugas yang berwenang saja yang mencopot bukan camat. Sedangkan tahapan pilkada belum mulai saat ini,” tegas Aldo.

Baca Juga :  Meski Diguyur Hujan, Konser Kampanye Mirza-Jihan dan Bunda Eva Berlangsung Meriah

Ditambahkan, sebenarnya pencopotan banner sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. “Sebenarnya banner sudah dicopot sejak seminggu yang lalu, tapi kami pasang lagi di gardu tersebut. Hari ini dicopot lagi,” terangnya.

Baca Juga :  Tokoh Bereaksi Sikapi Pencalonan Resmen Kadapi di Way Kanan

Aldo menambahkan, pihaknya meminta Mendagri untuk segera memberikan sanksi terhadap aparatur yang terindikasi tidak netral dalam pilkada 2024.

“Kami meminta Mendagri untuk menegur dan mengingatkan agar PNS dan Aparatur pemerintahan netral dan memberikan sanksi jika tidak netral,” pungkasnya. (Naz)

Berita Terkait

Cegah Air Lindi Cemari Sungai, Rizaldi Adrian Tekankan Pembenahan TPA Bakung
Narkoba Terus Berulang, Yanuar Irawan Desak Evaluasi Penanganan Narkoba, Hak Pendidikan Anak Harus Dilindungi
HUT ke-15 Partai NasDem, Lampung Gelar Agenda Olahraga dan Kemanusiaan
Ketua DPRD Lampung : Energi Muda KMHDI Dibutuhkan untuk Kemajuan Daerah
Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031
DPRD Lampung dan Pemprov Komitmen Tindaklanjuti Aspirasi FSPMI soal Ketenagakerjaan
Tok! APBD-P 2026 Provinsi Lampung Naik Rp20,77 Miliar: Disdikbud Dipangkas Rp137,6 M, DBMBK Ditambah Rp51,14 M
Komisi III Perkuat Pengawasan APH Cegah Penyalahgunaan Kewenangan RUU Perampasan Aset

Berita Terkait

Selasa, 13 Oktober 2026 - 18:47 WIB

Cegah Air Lindi Cemari Sungai, Rizaldi Adrian Tekankan Pembenahan TPA Bakung

Selasa, 13 Oktober 2026 - 06:41 WIB

Narkoba Terus Berulang, Yanuar Irawan Desak Evaluasi Penanganan Narkoba, Hak Pendidikan Anak Harus Dilindungi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:20 WIB

HUT ke-15 Partai NasDem, Lampung Gelar Agenda Olahraga dan Kemanusiaan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Ketua DPRD Lampung : Energi Muda KMHDI Dibutuhkan untuk Kemajuan Daerah

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:07 WIB

Peneliti BRIN Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah pada Pemilu Lokal 2031

Berita Terbaru