Oleh, DR Edarwan, SE.MSi (Widyaiswara Ahli Utama, BPSDM Lampung)
Bandar Lampung (dinamik.id)-Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah menjadi solusi yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pendidikan, terutama di daerah terpencil.
Namun, tantangan besar mengadang, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga akses digital yang belum merata. Di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), jaringan internet masih menjadi barang langka. Bahkan, ketiadaan listrik di beberapa daerah membuat pelaksanaan PJJ menjadi sangat sulit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesenjangan ini semakin tajam karena perangkat teknologi seperti komputer dan smartphone hanya dimiliki oleh sedikit keluarga, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Kesenjangan Teknologi di Kalangan Guru dan Siswa
Selain infrastruktur, kualitas SDM juga menjadi kendala. Banyak guru tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk mengadopsi teknologi sebagai alat pengajaran. Ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa.
Akibatnya, banyak siswa tertinggal dalam proses belajar atau bahkan putus sekolah. Tanpa kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif, tujuan PJJ untuk memberikan pendidikan yang merata menjadi sulit dicapai. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas guru dan dukungan langsung kepada siswa.
Pendekatan Kolaboratif: Strategi Whole of Government (WOG)
Untuk mengatasi tantangan PJJ, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan Whole of Government (WOG) yang melibatkan integrasi lintas sektor. Langkah pertama adalah memetakan kebutuhan pendidikan berdasarkan data lokal, termasuk daerah yang membutuhkan prioritas infrastruktur.
Kerja sama erat dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital, seperti penyediaan internet satelit dan listrik tenaga surya di wilayah tanpa listrik konvensional.
Peran Sektor Swasta: Teknologi untuk Semua
Pemerintah daerah harus menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bantuan berupa perangkat teknologi seperti tablet atau laptop untuk siswa kurang mampu dapat menjadi langkah konkret.
Selain itu, penyedia layanan telekomunikasi dapat dilibatkan untuk menyediakan paket internet murah khusus pembelajaran. Dengan keterlibatan sektor swasta, keterbatasan teknologi dapat diatasi secara lebih cepat dan efisien.
Pusat Belajar Berbasis Desa
Kolaborasi dengan masyarakat lokal menjadi elemen penting lainnya. Pemerintah daerah dapat membangun pusat belajar berbasis desa yang menyediakan akses internet kolektif untuk siswa yang tidak memiliki fasilitas di rumah.
Pusat ini juga dapat menjadi ruang belajar alternatif yang dikelola bersama oleh komunitas. Dengan demikian, pendidikan tetap berjalan meski ada keterbatasan teknologi di tingkat individu.
Menuju Pemerataan Pendidikan yang Inklusif
Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi PJJ. Indikator keberhasilan seperti peningkatan partisipasi siswa, peningkatan kemampuan guru dalam teknologi, dan perluasan akses internet harus terus dimonitor.
Hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan memastikan keberlanjutan program. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, pemerintah daerah dapat memastikan pendidikan menjadi inklusif dan merata, tanpa memandang lokasi geografis siswa.
Langkah-langkah ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan di seluruh pelosok negeri, menjadikan PJJ bukan sekadar pilihan tetapi solusi nyata bagi tantangan pendidikan.
Penulis : Dr Edarwan
Editor : Eka Setiawan
