TULANGBAWANG BARAT, (Dinamik.id) – Sekitar 700 tenaga honorer di Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar aksi damai pada Kamis, 30 Januari 2025, menuntut kepastian status mereka sebelum pemerintah daerah membuka lowongan CPNS.
Aksi berlangsung di halaman DPRD Tubaba dan sekretariat pemda setempat, melibatkan guru, tenaga kesehatan, dan teknis.
Koordinator aksi, Nurmanto, menyatakan bahwa mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat agar mengutamakan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum membuka penerimaan CPNS.
“Kami meminta Pemda Tubaba dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan rekrutmen kami sebagai PPPK sebelum membuka penerimaan CPNS,” ujarnya.
Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto melalui Kemenpan RB dan BKN RI menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) agar tenaga honorer dalam data BKN diangkat sebagai PPPK full time pada 2025. Selain itu, mereka mendesak agar penganggaran PPPK non-ASN tidak dibebankan ke daerah.
“Kami mohon honorer R2 dan R3 diprioritaskan menjadi PPPK full time tanpa diskriminasi, berdasarkan regulasi Kemenpan RB 16/2025,” tegas Nurmanto.
Aksi ini mencerminkan kegelisahan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status, berharap pemerintah segera memberikan solusi konkret bagi masa depan mereka.(rsd)
