PAD Lampung Anjlok, Munir Dorong Pemutihan Pajak Kendaraan di Awal Tahun untuk Dongkrak Pendapatan

Senin, 3 Februari 2025 - 18:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung mengalami penuruan signifikan di tahun 2024. Dari target Rp 5,1 Triliun, realisasi PAD hanya mencapai Rp 3,3 Trilliun, turun sekitar 400 Miliar dibandingkan tahun 2023 yang masih mencapai Rp 3,7 triliun.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris mendorong pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai langkah stategis untuk meningkatkan PAD. Menurutnya, kebijakan ini sebaiknya dilakukan di awal tahun agar dampaknya lebih optimal.

Baca Juga :  Tak Berpihak pada Honorer, Deni Ribowo Desak Revisi UU ASN

“Pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) ini merupakan solusi konkrit untuk meningkatkan PAD Lampung. Hal ini karena PKB merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD,” ujar Munir, seusai agenda Paripurna Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Senin (03/02/2025).

Munir, yang juga merupakan Sekretaris Pansus LHP BPK menjelaskan, pemutihan pajak kendaraan bermotor diawal tahun ini penting untuk memperkirakan potensi pendapatan dalam anggaran tahun depan (2025).

Baca Juga :  Lampung Lakukan Survei Seismik 688 Km, DPRD Optimis Tambah PAD dari Migas

“Kenapa diawal tahun, agar Gubernur bisa mendapatkan gambaran tentang potensi pendapatan pada tahun depan dari sektor pajak kendaraan bermotor” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan dalam APBD 2025 Pemprov Lampung memproyeksi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 720 Miliar. Hal ini menurutnya perlu dilihat apakah terlalu besar atau kecil.

“Tapi menurut saya perlu dinaikin atau ditingkatkan dalam APBD-P. Karena pada tahun 2023 saja PAD dari pajak kendaraan bermotor mencapai 1 Trilliun lebih,” katanya

Baca Juga :  Ismet Roni Serap Aspirasi Warga Rawa Jitu

Meskipun demikian, Munir menekankan bahwa langkah ini harus didukung dengan strategi yang inovatif dan kajian yang matang agar lebib efektif.

“Semisalnya, langkah inovatif itu, pembayaran pajak sudah mengunakan metode QRIS. Setelah itu berkas disusulkan dan dikirimkan kerumah. Inovasi-inovasi semacam ini harus dilakukan,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

Fraksi PKB Soroti Realisasi APBD Lampung 2025, Tekankan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
DPRD Lampung Apresiasi Gerakan Ayah Antar Anak, Ingatkan Jangan Sekadar Seremonial
Langgar Edaran, Elly Wahyuni Desak Disdik Tindak Tegas Sekolah yang Paksa Beli Seragam
Wahrul Fauzi Siap Maju Ketua Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM
Tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar Sulit Diturunkan, DPRD Minta Evaluasi
Tanggapi Demo Relawan MBG, Giri Akbar: Evaluasi Implementasi, Bukan Hentikan Program
DPRD Lampung Minta Nobar Piala Dunia 2026 Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Komisi II DPRD Lampung Tekankan Koperasi Merah Putih Bukan Etalase Korporasi, Apalagi Dikorupsi

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:59 WIB

Fraksi PKB Soroti Realisasi APBD Lampung 2025, Tekankan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Senin, 13 Juli 2026 - 18:26 WIB

DPRD Lampung Apresiasi Gerakan Ayah Antar Anak, Ingatkan Jangan Sekadar Seremonial

Selasa, 7 Juli 2026 - 06:12 WIB

Langgar Edaran, Elly Wahyuni Desak Disdik Tindak Tegas Sekolah yang Paksa Beli Seragam

Senin, 6 Juli 2026 - 15:06 WIB

Wahrul Fauzi Siap Maju Ketua Karang Taruna Lampung, Usung Pemberdayaan Pemuda dan 1.000 UMKM

Senin, 6 Juli 2026 - 15:00 WIB

Tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar Sulit Diturunkan, DPRD Minta Evaluasi

Berita Terbaru