Bandar Lampung, (dinamik.id) — Komisi V DPRD Lampung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi Guru Honoree R3 yang mengingkan pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyunu menyampaikan bahwa pihaknya telah berkordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti aspirasi dari guru R3 tersebut.
“Saat rapat audiensi, kami juga menghadirkan perwakilan Pemprov Lampung, termasuk BPKAD, BKD, dan Dinas Pendidikan setempat,” Ujar Elly, saat diwawancara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan dari sisi keuangan, Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPKAD untuk membicarakan anggaran gaji bagi R3 yang kemungkinan bakal menjadi PPPK.
“Kita bicara kemampuan keuangan kita, karena kita tau keuangan kita termasuk secara nasional saat ini sedang defisit. Tapi tetap menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkan nasib guru R3 ini, karena guru adalah penopang masa depan bangsa,” tegasnya.
Selain itu, Elly juga meminta meminta Forum Guru R3 Provinsi Lampung melakukan pendataan terhadap semua anggota untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
“Tadi sudah disampaikan di rapat, bahwa ada sekitar 190 guru R3 yang tidak diterima PPPK, dan kita sudah meminta mereka untuk melengkapi data anggotanya, termasuk domisili dan asal sekolah. Ini agar jelas dan tidak keliru antara data Dinas Pendidikan dan BKD dengan sesama mereka (Guru R3),” imbuhnya.
Pasalnya kata Elly, aspirasi dari guru R3 tidak hanya sekedar diterima, melainkan harus ditindaklanjuti
“Ini akan menjadi tekad kami untuk memperjuangkan saudara-saudara kita agar sesuai dengan harapan dan keinginan mereka,” kata dia.
Di sisi lain, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung, Senen Mustakim yang hadir dalam audiensi dengan guru R3 mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk mengakomodir guru honorer untuk menjadi PPPK.
“Kami dari Pemprov Lampung selaras, semua guru akan kami tampung dan diusulkan pada tahap berikutnya. Kami sudah hitung dan akomodir dari Disdik akan ada data berapa yang belum ter akomodir dan BPKAD akan menyesuaikan anggaran,” pungkasnya. (Amd)
