Program MBG Bandar Lampung Diluncurkan Maret

Selasa, 11 Februari 2025 - 11:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung dijadwalkan akan dimulai pada Maret 2025. Program ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp. 54 Miliar untuk penyediaan dapur umum bagi siswa TK, SD dan SMP.

Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempersiapkan berbagai aspek teknis, termasuk verifikasi penyedia dapur umum dan rekrutmen tenaga pendukung.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah menyebutkan bahwa BGN memiliki standar khusus untuk tempat yang layak dijadikan dapur umum, termasuk ketersediaan ruang dan gudang logistik.

Baca Juga :  PCNU Bandar Lampung Ajak Kader Muda Pererat Silaturahim

“Hari ini BGN sedang dalam tahapan memperifikasi para pihak yang mendaftar untuk menyediakan dapur umum. Selain itu sedang dalam tahap rekrutmen ASN dan Relawan makan bergizi gratis,” ujarnya saat diwawancara.

Ia memperkirakan Kota Bandar Lampung membutuhkan sekitar 60 dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis bagi TK, SD dan SMP. Setiap dapur diproyeksikan melayani sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa.

Baca Juga :  Aspeknas Lampung Geram dengan Dugaan Praktik 'Pinjam Bendera' Abaikan Profesionalisme

“Jadi Bandar Lampung untuk TK, SD dan SMP diperkirakan membutuhkan 60 dapur umum. Belum termasuk SMA dan SMK hingga Ponpes,” jelas Asroni.

Lebih lanjut ia mengatakan, satu dapur umum akan menampung atau menyediakan makan bergizi gratis untuk 2500-3000 siswa.

Asroni menjelaskan, pembuatan satu dapur umum ditaksir mencapai 800-900, mencakup biaya sewa tempat serta perlengkapan pendukung MBG. Dengan kebutuhan total 60 dapur umum, total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp54 milyar.

Baca Juga :  DPRD Kota Bandar Lampung Sahkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2024

“Terkait dapur umum ini juga tidak bisa sembarangan dan harus berdasarkan jumlah siswa. Nanti pihak yayasan ataupun perusahaan yang mengelola dapur umum menyediakan terlebih dahulu dan selanjutnya biayanya akan digantikan oleh pemerintah,” kata dia.

Anggaran ini belum mencakup kebutuhan untuk pembuatan dapur umum untuk menyediakan makan bergizi gratis siswa SMA, SMK hingga Pondok Pesantren. (Amd)

Berita Terkait

Komisi III Perkuat Pengawasan APH Cegah Penyalahgunaan Kewenangan RUU Perampasan Aset
36 Tahun HUMANIKA: Aktivis Berpencar, Solidaritas Tetap Menyala
PRANTARA Apresiasi Kejagung Bongkar Dugaan Mafia Korporasi di Lampung
BBM Solar Langka, Antrian Mengular, Aktivitas Ekonomi Terganggu
Kementerian PU Paparkan Skenario Penambahan Sekolah Rakyat 2027 ke DPR
Karhutla Jadi Persoalan Tahunan, LBH DLN Soroti Kelalaian Negara dan Tanggung Jawab Korporasi
Abu Vulkanik Anak Krakatau Selimuti Pesisir Pesawaran, IJP Lampung Bagikan 1.000 Masker
14 Tahun Mengabdi, D19DAYA Bersama KPK RI dan IPDN Perkuat Integritas Budaya Kerja ASN

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 16:50 WIB

Komisi III Perkuat Pengawasan APH Cegah Penyalahgunaan Kewenangan RUU Perampasan Aset

Jumat, 18 September 2026 - 14:29 WIB

36 Tahun HUMANIKA: Aktivis Berpencar, Solidaritas Tetap Menyala

Kamis, 10 September 2026 - 21:28 WIB

PRANTARA Apresiasi Kejagung Bongkar Dugaan Mafia Korporasi di Lampung

Kamis, 10 September 2026 - 17:03 WIB

BBM Solar Langka, Antrian Mengular, Aktivitas Ekonomi Terganggu

Kamis, 10 September 2026 - 16:23 WIB

Kementerian PU Paparkan Skenario Penambahan Sekolah Rakyat 2027 ke DPR

Berita Terbaru