Tunda Proyek Besar, Penanggulangan Banjir Bandar Lampung Mendesak

Sabtu, 22 Februari 2025 - 19:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id)-Bencana banjir yang kembali melanda sebagian wilayah di Bandar Lampung disebut menjadi ancaman menakutkan yang harus segera dicarikan solusi. Tunda proyek mercusuar dan penanganan banjir jangka pendek dan panjang sudah seharusnya menjadi prioritas.

Pandangan kritis itu dilontarkan sejumlah aktivis cipayung plus dalam siaran persnya, Sabtu (22/2/2025). Mereka adalah Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bandar Lampung, Dapid Novian Mastur dan Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL).

David Novian menyebut Pemerintah Kota Bandar Lampung lamban dan tidak serius dalam menangani persoalan banjir.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Belum lama banjir besar terjadi, sekarang datang lagi dengan dampak yang lebih parah. Sudah ada korban jiwa bahkan,” kata Dapid dalam siaran persnya, Sabtu (22/2/2025).

Lebih lanjut, banjir yang terus berulang ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga bukti lemahnya kebijakan mitigasi.

Baca Juga :  Dari Krisis ke Solusi: Strategi Mengakhiri Banjir Bandar Lampung

“Kurangnya perhatian terhadap drainase dan tata ruang kota membuat bencana ini seperti agenda tahunan. Pemerintah sibuk membangun proyek infrastruktur besar, tapi mengabaikan kebutuhan mendasar warga,” tegas Dapid.

Ia meminta Walikota Bandar Lampung segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan banjir yang terus menghantui warga setiap musim hujan.

“Sekarang saatnya fokus menangani banjir. Infrastruktur lain bisa menunggu, tapi keselamatan warga tidak bisa ditunda. Masyarakat tidak bisa terus hidup dalam ketakutan setiap kali hujan turun,” lanjutnya.

Dapid juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jika perlu, pemkot dan pemprov meminta pemerintah pusat membantu penanganan banjir jangka panjang.

“Bandar Lampung adalah ibu kota provinsi. Pejabat Pemprov juga harus tanggung jawab,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Gerakan Solidaritas Pemuda Lampung (GASPUL), Dwiki Simbolon, menyampaikan harapannya agar pemerintah kota dapat lebih fokus dalam menangani permasalahan mendasar seperti sistem drainase, penyediaan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah.

Baca Juga :  Pemkot Salurkan Bantuan Beras dan Sembako Bagi Korban Banjir

“Kami melihat upaya pembangunan terus dilakukan, dan tentu itu hal yang baik. Namun, kami juga berharap agar penanganan banjir serta perbaikan infrastruktur dasar bisa menjadi prioritas yang lebih utama,” ujar Dwiki.

Dalam wawancara usai pelantikan, Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur kota. Ia juga sebelumnya menyampaikan rencana pembangunan flyover di Way Halim serta proyek kereta gantung yang menghubungkan rumah dinas wali kota dengan Teluk Lampung. Namun, di tengah rencana pembangunan tersebut, GASPUL menilai bahwa masalah yang lebih mendesak seperti banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan dan mengganggu aktivitas serta menyebabkan kerugian masyarakat tidak boleh dikesampingkan.

Baca Juga :  Wali Kota Eva Dwiana Tinjau Longsor Gedong Air, Beri Santunan untuk Korban

“Pembangunan tentu membawa manfaat bagi kota, tetapi ada baiknya jika aspek infrastruktur dasar seperti drainase, perbaikan jalan, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah juga mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Terlebih lagi, banjir yang kembali melanda ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem drainase serta optimalisasi RTH dan pengelolaan sampah harus menjadi agenda utama pemerintah,” tambah Dwiki.

Ia menyarankan pemerintah fokus pada optimalisasi daerah resapan air, perbaikan sistem drainase, peningkatan ruang terbuka hijau,

“GASPUL menegaskan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya sekadar proyek besar, tetapi juga bagaimana infrastruktur dasar dikelola dengan baik untuk kesejahteraan warga. Dengan adanya evaluasi prioritas dan pendekatan yang lebih inklusif, kami optimis Bandar Lampung bisa menjadi kota yang lebih nyaman dan ramah bagi semua,” tegas Dwiki. (Amd)

Penulis : Mufid

Berita Terkait

Pengawasan Pekerjaan Jalan di Lampung Telan Rp200 Hingga Rp550 Juta
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII
Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK
Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik
Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal
Ketua PWI Lampung Siap Hadiri Launching IJP FC, Dukung Wartawan Aktif Berolahraga
HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers
Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 07:57 WIB

Pengawasan Pekerjaan Jalan di Lampung Telan Rp200 Hingga Rp550 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 - 22:02 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi, Setop Dualisme PB IKA PMII

Selasa, 17 Februari 2026 - 02:50 WIB

Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK

Senin, 16 Februari 2026 - 18:03 WIB

Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik

Jumat, 13 Februari 2026 - 07:12 WIB

Komisi VIII Pertanyakan Anggaran dan Lambannya Pembuatan Sertifikasi Halal

Berita Terbaru