BBM Dioplos, Mursaidin : Copot Menteri BUMN !

Kamis, 27 Februari 2025 - 11:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Skandal pengoplosan BBM yang melibatkan sejumlah perusahaan besar, termasuk anak usaha Pertamina, menjadi tamparan keras bagi sektor energi di Indonesia. Kasus ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap BUMN yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Direktur Jaringan Suara Indonesia, Mursaidin Albantani, ST, mengutuk keras praktik kotor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait. Ia menegaskan, tindakan ini merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas, baik dari segi ekonomi maupun keselamatan.

Baca Juga :  PJ Bupati Mesuji Sulpakar, Jadi Irup HUT KE-60 Provinsi Lampung dan HUT Sat Pol PP KE-74 serta HUT KE-62 Sat Linmas Tahun 2024

Menurut Mursaidin, ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani skandal ini, diantaranya :

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Evaluasi Total Perusahaan yang Terlibat.
Perusahaan yang terbukti terlibat dalam pengoplosan BBM harus dievaluasi secara menyeluruh. Jika memang terbukti melakukan praktik ilegal secara sistematis, izin usahanya harus dicabut. Negara tidak boleh membiarkan entitas bisnis yang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi tetap beroperasi.

2. Tindakan Hukum Tanpa Pandang Bulu. Para pelaku, termasuk pejabat yang terlibat, harus diproses hukum secara transparan. Menurutnya, jangan sampai kasus ini hanya menyentuh operator lapangan tanpa menyentuh aktor intelektual dibalik praktik pengoplosan.

Baca Juga :  Caleg Diduga Intimidasi, Warga Gunungsangkaran Lapor Sentra Gakumdu

3. Akuntabilitas Menteri BUMN. Menteri BUMN sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah harus memberikan klarifikasi dan mengambil langkah konkret dalam memberantas mafia BBM. Jika terbukti ada pembiaran atau kelalaian, maka pencopotan dari jabatan adalah langkah yang pantas.

4. Penguatan Pengawasan dan Regulasi.
Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM serta memperkuat regulasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Pengawasan berbasis digital dan transparansi data harus ditingkatkan agar praktik curang semacam ini tidak bisa terjadi lagi

Baca Juga :  UKM IMPAS Sukses Gelar Serbu Jilid XVII, Angkat Isu Kemanusiaan Lewat Seni Pertunjukan

Mursaidin menilai, skandal pengoplosan BBM ini adalah ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi dan mafia energi.

“Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin praktik serupa akan terus terjadi, menggerogoti kepercayaan publik terhadap BUMN dan institusi negara,” ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah untuk bertindak tegas demi kepentingan masyarakat.

“Tidak boleh ada kompromi dalam memberantas mafia energi demi keadilan dan kepentingan rakyat!,” pungkasnya. (Amd)

Berita Terkait

Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK
Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik
Ketua PWI Lampung Siap Hadiri Launching IJP FC, Dukung Wartawan Aktif Berolahraga
HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers
Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah
Konkernas Tetapkan Lampung Tuan Rumah HPN 2027
KEK BSD Banten Diproyeksikan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Dewan Pers Tegaskan Pendataan Perusahaan Pers Amanat UU

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 02:50 WIB

Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK

Senin, 16 Februari 2026 - 18:03 WIB

Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik

Rabu, 11 Februari 2026 - 20:25 WIB

Ketua PWI Lampung Siap Hadiri Launching IJP FC, Dukung Wartawan Aktif Berolahraga

Senin, 9 Februari 2026 - 13:13 WIB

HPN 2026, Presiden Tekankan Peran Strategis Pers

Minggu, 8 Februari 2026 - 23:11 WIB

Gubernur Banten Ungkap HPN 2026 Berdampak Positif untuk Perekonomian Daerah

Berita Terbaru

ilustrasi

Berita

Komisi VIII DPR Minta 630 Ribu Guru Madrasah Diangkat PPPK

Selasa, 17 Feb 2026 - 02:50 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Berita

Habiburokhman Apresiasi Tindakan Tegas Polri ke AKBP Didik

Senin, 16 Feb 2026 - 18:03 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Parpol

Ketum Golkar Bahlil Candai Emil Dardak agar Gabung Golkar

Minggu, 15 Feb 2026 - 16:56 WIB