Jakarta, (dinamik.id) — Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu dari 16 daerah yang tidak sanggup secara pendanaan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2024. Sementara sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan sebanyak 24 daerah melaksanakan PSU, namun sebagian besar mengalami kendala keuangan termasuk pesawaran.
Wakil Mentri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta pada Kamis (27/2/2025), mengungkapkan dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, ada 8 daerah yang sanggup dalam hal pendanaan.
“Pertama, daerah yang sanggup pelaksanaannya atau memiliki dana, sekitar 8 daerah, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai,” kata Ribka
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Ribka menyatakan sebanyak 16 daerah lainnya, termasuk Kabupaten Pesawara, masih membutuhkan bantuan dana dari provinsi ataupun APBN.
“Sedangkan daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana, baik dari provinsi maupun APBN, terdapat 16 daerah. (Daerah) tidak sanggup, Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, dan Kota Sabang,” katanya.
Kemendagri mendorong pemda turut melakukan penambahan pos APBD terkait pelaksanaan PSU ini. Menurut Ribka hal ini sudah dikoordinasikan dengan pemda dan KPU.
“Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan namun belum sesuai kebutuhan pendanaan PSU dalam APBD 2025, Kemendagri akan mendorong, memang saat ini kami sudah koordinasikan juga sama-sama dengan KPU dan mendorong Pemda melakukan penyesuaian melalui perubahan perkara tentang penjabaran APBD 2025 dan penyampaian kepada pimpinan DPRD untuk dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD 2025,” pungkasnya. (Amd).
