PBHI Serukan Transparansi Anggaran Usai Kejari Metro Ungkap Skandal Jalan

Kamis, 4 September 2025 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung, (dinamik.id)- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Wilayah Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Metro atas langkah tegas dalam mengungkap kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Dr. Soetomo yang didanai DAK 2023. Penetapan empat tersangka terdiri dari dua pejabat aktif dan dua kontraktor menunjukkan keseriusan Kejari Metro dalam menjaga integritas hukum dan keuangan negara.

“Kami menilai ini sebagai langkah nyata melawan korupsi dan bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih,” ujar perwakilan PBHI.

Baca Juga :  Tahun Ini Belum Ada, Pemkot Bandar Lampung Terus Upayakan Program Bedah Rumah

Kasus ini melibatkan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta mark-up anggaran senilai lebih dari Rp1 miliar. Penahanan para tersangka di Rutan Kelas IIA Metro sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 dinilai sebagai upaya hukum yang cepat dan transparan.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

PBHI Lampung Nyatakan Dukungan dalam Empat Poin

Baca Juga :  Tok, Komisi VIII Sepakat Naikan Anggaran Kemenag Jadi Rp112,9 T

1. Apresiasi atas Ketegasan Hukum
PBHI menilai tindakan Kejari Metro sebagai langkah profesional berbasis bukti kuat yang memperkuat kepercayaan publik.

2. Dukungan atas Independensi Proses Hukum
PBHI percaya proses hukum dijalankan secara independen, tanpa intervensi, dan mendorong agar penyidikan dilanjutkan hingga tuntas.

3. Penegakan HAM dalam Proses Hukum
PBHI mengapresiasi bahwa proses terhadap tersangka tetap dijalankan sesuai hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Baca Juga :  KPU Gelar Debat Publik Terakhir Pilwakot Bandar Lampung Siang Hari

4. Dorongan untuk Pelayanan Publik Lebih Baik
PBHI mendorong agar pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor infrastruktur, kembali fokus pada kesejahteraan masyarakat.

PBHI Wilayah Lampung menegaskan pentingnya proses hukum berlanjut hingga selesai, termasuk audit menyeluruh terhadap penggunaan DAK 2023.

“Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana publik,” tutup PBHI dalam pernyataan resmi. (ANG)

Berita Terkait

Kejati Lampung Sita Harta Rp38,5 Miliar dari Rumah Mantan Gubernur Arinal Djunaidi
PIRA Lampung Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran di Sukajawa
Kepala Daerah dan DPRD Tak Boleh ke Luar Negeri, Pejabat Dilarang Gaya Hidup Mewah
KNPI Lampung Puji Gaya Egaliter Gubernur Temui dan Dengarkan Aspirasi Massa Aksi
Ini Alasan KPK Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji
Polri Kumpulkan Bukti Dugaan Keterlibatan Riza Chalid ‘Dalang’ Dibalik Kerusuhan
Kumandang Azan dan Solawat Tenangkan Massa Aksi di Lampung
Temui Massa Aksi Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 4 September 2025 - 21:21 WIB

Kejati Lampung Sita Harta Rp38,5 Miliar dari Rumah Mantan Gubernur Arinal Djunaidi

Kamis, 4 September 2025 - 13:38 WIB

PIRA Lampung Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran di Sukajawa

Selasa, 2 September 2025 - 20:12 WIB

Kepala Daerah dan DPRD Tak Boleh ke Luar Negeri, Pejabat Dilarang Gaya Hidup Mewah

Selasa, 2 September 2025 - 17:54 WIB

KNPI Lampung Puji Gaya Egaliter Gubernur Temui dan Dengarkan Aspirasi Massa Aksi

Selasa, 2 September 2025 - 09:45 WIB

Ini Alasan KPK Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji

Berita Terbaru