Bandar Lampung, (Dinamik.id) — Di tengah upaya meningkatkan produktivitas kedelai lokal, para pelaku usaha tahu dan tempe di Lampung justru masih bergantung pada kedelai impor.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mendorong pemerintah daerah menyiapkan desain kebijakan yang memastikan hasil panen petani kedelai terserap pasar secara berkelanjutan.
“Kita mengapresiasi pemerintah yang sudah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong ketahanan pangan di Lampung,” ujar Khoir sapaan akrabnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas kedelai. Selain didukung tanah yang subur dan lahan yang luas, kedelai bisa menjadi alternatif komoditas bagi petani selain padi dan jagung.
“Kemarin kita baru melaksanakan panen raya kedelai di Kabupaten Lampung Utara. Ini tentu menjadi salah satu dukungan untuk para petani kita. Lampung ini tanahnya sangat subur, lahannya luas, bisa diberdayakan untuk mendorong petani mengambil alternatif lain selain padi, beras, jagung, juga kedelai,” katanya.
Khoir menilai, agar pengembangan kedelai berkelanjutan, pemerintah perlu menyiapkan desain kebijakan yang sistematis mulai dari pembinaan, sosialisasi, hingga hilirisasi.
Ketua Fraksi PKB ini juga menekankan pentingnya memastikan rantai distribusi dan pasar bagi petani agar tidak kesulitan menjual hasil panen.
“Tentu harus ada proses yang didesain secara sistematis oleh pemerintah. Jangan sampai sudah nanam, tapi bingung menjualnya,” jelasnya.
Terkait masih banyaknya pelaku usaha tahu dan tempe di Lampung yang memilih kedelai impor dengan alasan harga dan kualitas, Khoir menilai hal itu justru menjadi tantangan sekaligus peluang.
“Itu justru menjadi pendorong. Karena tahu dan tempe ini kan sudah jadi bagian dari menu makan bergizi masyarakat. Kalau pasokan bahan baku dari Lampung bisa tersedia dengan kualitas baik, tentu para pelaku usaha akan memilih kedelai lokal daripada impor,” ujarnya.
Khoir menambahkan, Komisi II DPRD Lampung akan menjadwalkan rapat dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas langkah strategis memperkuat budidaya dan pemasaran kedelai di Lampung.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pertahanan RI, Panglima TNI, dan Kementerian Pertanian melakukan panen raya kedelai unggul di lahan 30 hektar di Prokimal, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (29/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengapresiasi TNI Angkatan Laut yang berhasil mengembangkan pilot project kedelai unggul di Lampung Utara. Menurutnya, keberhasilan ini membuka peluang besar untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
“Kedelai sangat cocok dikembangkan di Lampung. Jika dipadukan dengan produksi jagung yang besar, kita dapat menghasilkan pakan ternak murah dan memperkuat kedaulatan pangan nasional,” ujar Gubernur.
Gubernur berharap dukungan dari Kementerian Pertanian agar Lampung dapat ditetapkan sebagai sentra pengembangan kedelai nasional. (Amd)
