Bandar Lampung, (dinamik.id) — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menegaskan komitmen dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kualitas pembangunan infrastruktur jalan tetap terjaga.
Mukhlis mengatakan, keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memaparkan rencana pembangunan, termasuk spesifikasi dan metode pengerjaan, menjadi dasar penting bagi DPRD dalam melakukan pengawasan.
“Kami mengapresiasi keterbukaan pemerintah provinsi dan gubernur. Apa yang disampaikan dalam groundbreaking terkait rencana pembangunan jalan itu menjadi acuan, baik bagi dinas PUPR maupun pihak rekanan, sehingga mereka terikat dengan rencana yang sudah dipaparkan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keterbukaan informasi tersebut juga memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan.
Selain itu, Ia menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keluhan masyarakat terhadap kualitas jalan mengalami penurunan, meskipun tetap ada.
“Kalau dibandingkan 2019, dulu hampir setiap hari ada pengaduan ke komisi IV ataupun melalui telepon. Sekarang sudah jauh berkurang, meskipun masih ada satu-dua kasus,” kata Legislator dari Partai Gerindra ini.
Mukhlis juga menegaskan, fungsi pengawasan DPRD melekat pada seluruh anggota dewan, tidak terbatas pada Komisi IV. Setiap temuan di daerah pemilihan maupun laporan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pengawasan DPRD bersifat non-teknis. Sementara pengawasan teknis dilakukan oleh konsultan pengawas, internal dinas, hingga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau ada laporan masyarakat atau anggota DPRD melihat dan melaporkan ke kami (Komisi IV), kami akan memanggil OPD untuk meminta penjelasan serta langkah perbaikan. Tapi untuk teknis, itu ada konsultan pengawas dan pemeriksaan dari BPK,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem pengawasan berlapis tersebut membuat rekanan lebih berhati-hati dalam bekerja karena adanya potensi pengembalian kerugian negara jika ditemukan pelanggaran.
Terkait target 91 persen jalan mantap di akhir masa kepemimpinan Mirza – Jihan, Mukhlis menyatakan optimistis. Dengan dukungan anggaran yang besar pada 2026 serta penggunaan metode konstruksi rigid beton, capaian tersebut dinilai realistis.
“Melihat progres pembangunan tahun ini, kami optimistis bisa mencapai sekitar 85 persen di akhir tahun, dan target 91 persen di akhir periode bisa tercapai,” pungkasnya. (Amd)
Penulis : Ahmad Mufid
Editor : Pina
