Bandar Lampung, (dinamik.id) — Komisi II DPRD Provinsi Lampung memaparkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus menjadi perhatian serius bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela, yang akan dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang.
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengungkapkan bahwa meskipun Lampung dikenal dengan potensi alamnya yang melimpah dan sektor pertanian yang strategis, kesejahteraan petani masih menjadi persoalan besar yang belum terselesaikan.
“Lampung adalah daerah dengan kekayaan pertanian dan perkebunan yang melimpah. Kita memiliki lahan subur, tenaga petani produktif, dan industri pengolahan yang tumbuh pesat. Tapi ironisnya, petani kita belum sejahtera,” ujar Ahmad Basuki, Selasa (28/01/2025)
Selain lahan yang luas dan tanah yang subur, Ahmad Basuki menilai bahwa Lampung memiliki SDM petani yang melimpah dan produktif.
“SDM kita melimpah & poduktif Selain itu, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dan ekonominya di sektor pertanian,” ujar Abas, sapaan akrabnya.
Selain itu, Abas menyebut Lampung juga menjadi pusat industri pengolahan bahan baku, seperti pabrik tapioka, penggilingan padi, hingga pabrik pakan ternak.
“Smelter Pengolahan komoditas Pertanian juga banyak di Lampung, seperti Pabrik Singkong menjadi Tapioka, Pabrik Penggilingan padi menjadi Beras, Pabrik Jagung Menjadi Pelet & Pakan ternak Dll,” ungkapnya.
Namun, di balik potensi besar tersebut, kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Beberapa masalah utama yang dihadapi sektor ini, menurut Basuki, adalah:
1. Tingginya biaya produksi, termasuk harga pupuk, bibit unggul, dan obat-obatan.
2. Ketidakpastian harga hasil panen yang belum berpihak kepada petani kecil.
3. Ketersediaan bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan yang sering langka dan mahal.
4. Bencana alam seperti banjir yang berulang setiap tahun dan mengakibatkan kerugian besar.
“Realitanya, mayoritas petani kita masih berjuang untuk hidup layak. Ironis sekali, Lampung disebut lumbung pangan nasional, tapi petaninya sendiri belum sejahtera,” tegas Abas.
Sebagai solusi, Abas menyebut jika pemerintah bersama pihak terkait semestinya dapat melakukan riset ulang terkait tata niaga komoditas pertanian di Lampung.
Dia pun menyebut jika kemauan politik (political will) dari pemegang kuasa sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan petani.
“Political Will atau Politik Anggaran Bidang Perekonomian dan Pertanian Pemprov yang memadai sangat dibutuhkan,” ujarnya
Di mana, kata dia, terdapat 10 OPD rumpun perekonomian pertanian di Lampung, baru berkisar kurang dari 3 persen dari total APBD Lampung.
“Ini harus ada peningkatan yang signifikan sesuai amanat astacita yang digaungkan Presiden Prabowo untuk mendukung swasembada pangan nasional,” ucapnya.
Dia pun menyebutkan bahwa keterlibatan aktif Perguruan Tinggi dan Swasta untuk berinovasi dan ambil bagian disektor ini menjadi oenting demi kemajuan pertanian Provinsi Lampung.
Lebih lanjut, Abas menyebut persoalan pertanian dan agraria di Lampung menjadi persoalan tersendiri yang harus diselesaikan gubernur dan wakil gubernur Lampung ke depan.
“Kami percaya duet Mirza-Jihan sebagai pemimpin baru Lampung yang akan dilantik 6 Februari mendatang, sebagai harapan baru untuk petani Lampung lebih Sejahtera, Saatnya Membangunkan Lampung sebagai Raksasa Ekonomi& Pertanian yang tertidur,” pungkasnya. (Amd)
