BALI, (Dinamik.id) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokasi Indonesia (DPN Persadin) Dr (C). KRT. Oking Ganda Miharja, SH, MH, melantik I Nyoman Suteja, S.H., sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Advokasi Indonesia (DPW Persadin) Provinsi Bali Periode 2025 – 2029 beserta jajarannya di Denpasar (01/06/2025).
Oking yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Wilayah Timur Lukman Afrizal, SH dan Bendahara Umum DPN Persadin Muhammad Kholid Gani, SH melantik secara resmi DPW Bali berdasarkan Surat Keputusan DPN No. 014/SK.01/DPN-PERSADIN/V/2025, tentang susunan pengurus dan personalia dewan pimpinan wilayah persatuan advokasi indonesia provinsi bali periode 2025 – 2029, yang diketuai oleh I Nyoman Suteja, S.H., dan Erlin Kusnia Dewi, S.H., M.H., sebagai Sekretaris.
“Selamat kepada Ketua DPW Bali beserta seluruh jajarannya yang telah dilantik,” Kata Oking dalam siaran resmi Minggu, 1/6/2025.
Dalam sambutan tertulisnya, Oking mengingatkan seluruh pengurus Wilayah dan anggota untuk menjadikan Persadin sebagai organisasi advokat bergensi yang terus menyuarakan keadilan untuk semua dan sebagai tempat berlindung bagi para pencari keadilan.
Lebih lanjut Ia juga menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini sangatlah istimewa karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila yakni tanggal 1 juni, dan juga kita baru saja merayakan ulang tahun ke-2 bagi organisasi advokat persadin yang jatuh pada tangal 29 Mei lalu, Umbuhnya.
Mudah-mudahan dengan diperingatinya hari bersejarah ini menjadi motivasi kita semua untuk terus berkarya melakukan kerja-kerja advokasi bagi pencari keadilan, terkhusus untuk Masyarakat Bali ini, dan Indonesia pada umumnya.
Momentum pelantikan diapresiasi langsung Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, ditandai dengan mengutus Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Gede Suralaga, untuk membacakan sambutan gubernur serta menandatangani berita acara pelantikan, Gubernur berpesan agar Persadin dapat berkontribusi nyata dalam kehidupan Masyarakat Bali yang membutuhkan advokasi dalam penegakan hukum. (*)
