Haris Pertama Minta Pemerintah Libatkan Pemuda Awasi Distribusi BBM Bersubsidi agar Tepat Sasaran

Selasa, 25 Oktober 2022 - 23:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id)–Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meminta Pertamina melibatkan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam OKP-OKP dalam mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Jangan sampai BBM bersubsidi hanya dinikmati kalangan atas apalagi industri.

Demikian ditegaskan Haris Pertama saat menjadi pemateri pada Seminar Nasional bertajuk ‘Membangun Konsep Tata Kelola BBM Bersubsidi Berkeadilan’ di Ballroom Hotel Horison, Selasa, 25 Oktober 2022.

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber yakni Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Selatan Aji Anom Purwasakti, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lampung Dr Ayi Ahadiat, S.E., MBA dan Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Drs Hery Sadli MH.

Adapun peserta yang hadir pada seminar ini sekitar 300 orang berasal dari perwakilan OKP Cipayung Plus, BEM Universitas se Lampung, dan organisasi pelajar.

“Pertamina bisa memanfaatkan dana CRS (Corporate social responsibility) dengan baik, bisa digunakan untuk pengawasan distribusi BBM Bersubsidi dengan cara melibatkan organisasi kepemudaan.”

“Selian itu juga penting untuk membangun SPBU di beberapa tempat yang memang layak diberikan subsidi, seperti kampung nelayan, di pedesaan dan di dekat pasar,” jelasnya.

Dengan adanya Seminar dan Dialog ini, Haris Pertama, berharap DPD KNPI Lampung dapat memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah bahwa jangan sampai dengan kenaikan BBM menyebabkan inflasi, lonjakan harga komoditas mempengaruhi daya beli dan juga pendapatan masyarakat.

Baca Juga :  Senyum Gadis Disabilitas Menikmati Pekerjaan di PTPN I

“Jangan sampai mempengaruhi kenaikan harga-harga sembako,” tegas Haris Pertama.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Selatan Aji Anom Purwasakti menuturkan pihaknya hanya pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dapat dielakkan karena alokasi subsidi membengkak dan amat membebani APBN. Sebagai pelaksana, Pertamina memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

Pihaknya juga telah menyiapkan aplikasi My Pertamina dalam rangka menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota.

“Menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai BBM bersubdisi, menyalurkan penugasan Pertalite dan Solar ini diatur oleh regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.”

Baca Juga :  EO Optik Modern Sarankan Pemprov Tak Asal Pilih Penyelenggara PRL

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah mengatakan bahwa pemuda harus bisa mengisi diri dengan hal-hal yang positif dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

“Dengan adanya seminar ini, harapannya kita bisa pulang membawa ilmu dan wawasan yang positif. Melalui seminar ini pula diharapkan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting kepada pemerintah agar tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang berkeadilan,” tuturnya. (Naz)

Berita Terkait

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan
Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten
Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari
Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung
Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
Komisi Reformasi Bahas Gagasan Polri di Bawah Kementerian
KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo
Adi Kurniawan Resmi Jabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 14:57 WIB

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:48 WIB

Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten

Kamis, 22 Januari 2026 - 22:19 WIB

Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:41 WIB

Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung

Rabu, 21 Januari 2026 - 23:17 WIB

Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

Akademisi Nilai Pencabutan HGU SGC Turunkan Kepercayaan Investor

Selasa, 27 Jan 2026 - 11:35 WIB