Bandar Lampung – Massa aksi demo yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung dan berbagai elemen masyarakat, sampai ba’da Zuhur masih belum bisa memasuki pekarangan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Selasa 13 April 2022.
Mereka yang menyuarakan aspirasi rakyat tersebut meminta agar pemerintah provinsi Lampung melalui forkopimda dan aparat kepolisian membuka pintu untuk masa aksi.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat langsung berkomentar tentang peristiwa atau aksi demo yang sedang terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Midi Ismanto, wajar saja jika mereka meminta masuk untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang gedung DPRD ini adalah rumah rakyat.
Meskipun demikian, pasti ada pertimbangan dari aparat yang berjaga, terlebih disini juga sudah turun langsung Kapolda Lampung dan Danrem bahkan Gubernur Arinal Djunaidi yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.
Jelas kami yang saat ini duduk di kursi DPRD juga pernah mengalami masa-masa seperti aksi ini.
“Jika ditanya keinginan, jelas kami ingin masuk agar aspirasi yang dibawa bisa tersampaikan dengan baik,” kata dia.
Ditempat yang sama, Deny Ribowo yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa hajat ini bukanlah hanya DPRD saja, melainkan juga ada Forkopimda, jadi tentu harus ada kesepakatan.
“Sebenarnya jika kami DPRD justru kita ingin berdialog dengan massa aksi. Namun tidak mungkin jika ribuan begini. Harus ada delegasi dari mahasiswa tersebut yang menjadi perwakilan untuk dapat berdialog dengan kami sebagai wakil mereka di legislatif,” ucap Deny.
Deny Ribowo yang akrab disapa DRB itu juga menegaskan bahwa jelas pihaknya sebagai wakil rakyat sangat ingin mendengarkan aspirasi masyarakat, bahkan pihaknya sudah menunggu masa aksi tersebut sejak pagi.
“Itulah gunanya kita duduk disini, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat,” tegas DRB.
Tapi kembali lagi, sambung DRB, meskipun kita menginginkan masa aksi masuk, tetapi semua harus ada kesepakatan dari beberapa pihak seperti Forkopimda, Kapolda, Danrem. Karena ini kaitannya dengan keamanan. (Nazar/Red)
