Komisi II Tanggapi Anjloknya Harga Singkong di Lampung

Rabu, 11 Desember 2024 - 11:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung, (dinamik.id) — Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menyoroti anjloknya harga singkong yang dikeluhkan para petani di Lampung. Sebagai salah satu daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia, situasi ini dinilai mengancam kesejahteraan petani dan keberlangsungan sektor pertanian di daerah tersebut.

“Kami sangat memahami kegelisahan petani. Harga singkong yang anjlok ini merupakan persoalan serius yang harus ditangani segera. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mencari solusi konkret dan efektif,” ujar Ahmad Basuki saat dimintai tanggapan

Dalam pernyataannya, Ketua Komisi II menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut

Ketua Komisi II menyebutkan, langkah awal yang akan diambil adalah mendorong kebijakan stabilisasi harga melalui penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Selain itu, ia mengusulkan penguatan peran koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar di pasar.

“Kami juga akan mendorong pengembangan industri hilir berbasis singkong, seperti tepung tapioka, bioetanol, dan produk olahan lainnya. Hal ini penting untuk meningkatkan nilai tambah singkong dan mengurangi ketergantungan pada pasar bahan mentah,” tambahnya.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Target 90% Jalan Mantap pada 2028, Mulai 2026 Beralih ke Beton

Ahmad Basuki juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur distribusi dan akses pasar. Menurutnya, kemitraan antara petani dan sektor swasta harus diperkuat agar hasil panen terserap dengan baik. Di samping itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi produksi serta daya saing produk singkong Lampung di pasar nasional dan internasional.

Untuk solusi jangka pendek, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah memfasilitasi dialog antara petani dan pengusaha singkong untuk menentukan harga yang lebih berkeadilan. Ia juga mengusulkan agar subsidi pupuk, yang selama ini difokuskan pada tanaman padi dan jagung, dapat dialokasikan bagi petani singkong guna meringankan beban mereka.

Baca Juga :  Jaksa Masuk Sekolah, Kejari Tubaba Imbau Peserta Didik Jauhi Narkoba dan Kenakalan Remaja

“Kami berharap pemerintah daerah segera bertindak agar masalah ini tidak berlarut-larut. Langkah cepat dan sinergi antara semua pihak diperlukan untuk melindungi kesejahteraan petani,” tegasnya

Pernyataan ini mendapat respons positif dari kelompok petani yang berharap solusi nyata segera diwujudkan. Lampung, sebagai daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia, diharapkan tidak hanya mampu memproduksi hasil pertanian secara maksimal tetapi juga menjaga stabilitas harga yang mendukung kesejahteraan petani. (Amd)

Berita Terkait

Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan Penyambutan Tim Verifikasi Lapangan KONI Pusat
Pemprov Lampung Mulai Perbaikan Jalan Jabung–Labuhan Maringgai, Anggaran Rp40 Miliar
Mirza Lakukan Penyegaran, Budhi dan Levi Bertukar Posisi di Dua Dinas Strategis
Inspektorat Tubaba Sidak OPD, Pantau Disiplin ASN di Era WFH
DesaKu Maju Dorong Hilirisasi Perdesaan Lampung untuk Perkuat MBG dan KDMP
Proyek PLTSa Lampung Makin Matang, Olah Sampah Jadi Listrik hingga 25 MW
HUT ke-17 Tubaba: Efisiensi Anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat
Kejari Pringsewu Eksekusi 1,8 Miliar Uang Pengganti Korupsi

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 17:19 WIB

Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan Penyambutan Tim Verifikasi Lapangan KONI Pusat

Jumat, 10 April 2026 - 11:53 WIB

Pemprov Lampung Mulai Perbaikan Jalan Jabung–Labuhan Maringgai, Anggaran Rp40 Miliar

Kamis, 9 April 2026 - 16:50 WIB

Mirza Lakukan Penyegaran, Budhi dan Levi Bertukar Posisi di Dua Dinas Strategis

Kamis, 9 April 2026 - 11:26 WIB

Inspektorat Tubaba Sidak OPD, Pantau Disiplin ASN di Era WFH

Rabu, 8 April 2026 - 21:05 WIB

DesaKu Maju Dorong Hilirisasi Perdesaan Lampung untuk Perkuat MBG dan KDMP

Berita Terbaru

Berita

Izin Operasional RSUD HM Ryacudu Lampura Terancam Dicabut

Jumat, 10 Apr 2026 - 19:17 WIB