Bandarlampung (Dinamik.id): Anggota DPRD Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah menekankan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa, menurutnya saat ini tidak boleh hanya sebatas menjadi penonton dalam dinamika kebangsaan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri dalam Pelatihan Kader Nasional (PKN) yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), di kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung, Senin (11/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda besar kaderisasi strategis PMII dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas intelektual, keberpihakan sosial, serta komitmen kebangsaan yang kuat.
Mahasiswa, terutama kader PMII, harus mampu menjadi penyambung suara rakyat, menyerap keresahan di akar rumput, dan mengartikulasikannya dalam bentuk gerakan dan gagasan yang konkret. Menurutnya, bangsa ini tidak kekurangan pengkritik, namun kekurangan sosok yang mau terlibat langsung untuk menawarkan solusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mahasiswa harus menjadi mata, telinga, dan suara rakyat. Tugas PMII bukan hanya mengkritisi, tapi juga memberi solusi,” ujarnya di hadapan peserta PKN.
Ia juga memaparkan beberapa fokus utama bangsa ini dalam menjawab tantangan zaman. Pertama adalah peningkatan literasi dan riset kritis. Fatikhatul menekankan bahwa analisis berbasis data dan pendekatan ilmiah harus menjadi standar dalam menyikapi berbagai isu publik. Mahasiswa didorong untuk tidak terjebak pada opini dangkal atau narasi viral semata, melainkan mampu membaca konteks secara mendalam dan menyusun argumen berdasarkan penelitian yang komprehensif.
Kedua, PMII harus aktif dalam advokasi kebijakan publik. Di tengah derasnya arus kepentingan politik dan ekonomi, regulasi yang berpihak pada rakyat tidak akan hadir tanpa tekanan dari kekuatan sipil. Oleh karena itu, keterlibatan kader PMII dalam proses advokasi kebijakan di tingkat daerah hingga nasional sangat penting sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kelompok rentan dan masyarakat bawah.
Ketiga, penguatan koalisi gerakan menjadi strategi penting yang tak bisa diabaikan. Fatikhatul menyebut bahwa perubahan tidak akan tercapai jika dilakukan sendirian. PMII harus membangun kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, serikat buruh, petani, serta komunitas akar rumput lainnya. Sinergi ini diperlukan untuk memperluas basis gerakan sekaligus membangun kekuatan politik yang berbasis moral dan kepentingan rakyat.
Keempat, pemanfaatan media digital secara cerdas dan strategis. Di era informasi yang serba cepat dan penuh disinformasi, media sosial menjadi medan baru perjuangan. Fatikhatul menekankan pentingnya menguasai narasi digital, bukan sekadar untuk eksistensi, tapi untuk melakukan kampanye isu, membangun kontra-narasi terhadap hoaks, dan memberikan edukasi politik kepada publik.
Kelima, PMII harus mengambil peran dalam pengawalan isu-isu prioritas nasional. Ia menyebut sejumlah isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius, seperti pembahasan RUU strategis, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, transisi energi, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan hak-hak buruh. Menurutnya, gerakan mahasiswa yang berpihak pada rakyat adalah mereka yang hadir dalam setiap momen penting kebangsaan dan menjadi bagian dari penyusunan masa depan Indonesia.
Fatikhatul juga mengapresiasi semangat kaderisasi PMII yang terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan karakter ideologis dan orientasi sosial. Ia meyakini bahwa PMII memiliki peran penting dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan tangguh secara sosial.
“Jangan berhenti belajar, turun ke masyarakat, dan jadikan gerakan mahasiswa ini sebagai jembatan antara rakyat dan kebijakan. Sebab, menjadi kader PMII bukan hanya identitas organisasi, tetapi juga sebuah komitmen ideologis untuk selalu berdiri di sisi yang benar dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan,” pungkas Khoir. (Mfd)
