Bandarlampung, (Dinamik.id) – Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2026 antara Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) meskipun berlangsung alot, tetap berjalan dinamis. Dalam rapat yang digelar di Ruang Komisi III, DPRD sepakat mengalihkan anggaran sebesar Rp18 miliar dari sejumlah kegiatan yang dinilai tidak prioritas serta belum memiliki dasar teknis yang kuat.
Ketua Komisi III, Agus Djumadi, A.Md., menegaskan bahwa pengalihan anggaran tersebut dilakukan agar program Dinas PU benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar dibutuhkan warga. Kalau ada kegiatan yang belum jelas urgensinya, wajar kalau kami alihkan. Prioritas kita tetap pada infrastruktur dasar, terutama jalan lingkungan,” tegas Agus Djumadi usai rapat RKA, Sabtu (22/11/2025).
Lebih lanjut, politisi PKS ini menjelaskan bahwa beberapa alokasi anggaran yang dialihkan meliputi pembuatan pagar makam serta rehab atau renovasi kantor kelurahan.
“Untuk rehab atau renovasi kantor kelurahan, sebaiknya ditunda dulu. Anggarannya bisa dialihkan ke kegiatan yang mendesak. Tapi kalau masih ada kantor kelurahan yang statusnya sewa, tentu kami dukung dibangun kantor baru,” ujarnya.
Agus juga menegaskan bahwa pada 2026 tidak ada pembangunan sekolah Siger karena belum memiliki legal standing yang jelas.
Dana sebesar Rp18 miliar tersebut rencananya akan difokuskan pada:
Peningkatan dan perbaikan jalan lingkungan
Pembangunan dan perbaikan drainase
Program pengendalian banjir
Wakil Ketua Komisi III, Dedi Yuginta, turut mendorong agar Dinas PU segera menyusun Master Plan jalan dan Master Plan drainase.
“Dinas PU harus punya Master Plan. Dengan begitu mereka punya data konkret di lapangan dan rencana kerja yang mantap,” ujarnya.
Legislator PDI Perjuangan itu menambahkan, dengan master plan tersebut, kondisi jalan dapat diketahui secara pasti—apakah rusak ringan, sedang, atau berat. Hal serupa berlaku untuk drainase, sehingga titik yang menjadi prioritas dapat ditentukan.
Sejumlah anggota Komisi III juga menyoroti masih adanya program Dinas PU yang belum dilengkapi data detail. Mereka menekankan bahwa keputusan anggaran tidak dapat dilakukan tanpa acuan teknis yang jelas.
Anggota Komisi III, Pebrian Fiska, menegaskan pentingnya transparansi perencanaan anggaran.
“Kalau tidak ada data teknis, tidak mungkin kami setujui. Dinas PU harus terbuka, karena anggaran ini untuk kepentingan masyarakat Kota Bandar Lampung,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, menanggapi bahwa anggaran tersebut bukan dialihkan, melainkan ditunda sementara.
“Bukan dialihkan, tapi ditunda sementara. Dan kami sudah memiliki rencana kerja yang disusun dengan baik,” ujarnya.(pin)
