Terkait Anggaran Pilkada 2024, DPRD Lampung akan Panggil KPU dan Bawaslu

Kamis, 14 September 2023 - 18:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id) – DPRD Provinsi Lampung segera memanggil penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung. Pemanggilan tersebut untuk membahas penggunaan anggaran Pilkada 2024 yang sebentar lagi dikucurkan.

Anggaran Pilkada Gubernur Lampung pada 2024 untuk KPU Lampung mencapai Rp311 miliar dan untuk Bawaslu Lampung Rp84 miliar. Saat ini Pilkada Serentak se-Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, meskipun ada wacana percepatan pada bulan September.

Baca Juga :  Ahmad Basuki Serap Aspirasi Warga dalam Sosialisasi Ideologi Pancasila di Lampung Selatan

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nanti kami jadwalkan pemanggilannya apa di September ini atau bulan depan, melihat jadwal,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal, Kamis, 14 September 2023.

Menurut Yozi, pemanggilan dilakukan sebelum penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab DPRD ingin mengetahui secara spesifik penggunaan anggaran tersebut. Jangan sampai penggunaannya tak efektif dan menghambur-hamburkan uang negara hingga potensi korupsi terjadi.

Baca Juga :  Midi Iswanto Sosialisasikan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020

“Nanti dilihat RKA apa saja kegunaannya, jangan sampai ada penyimpangan, karena anggaran itu dana hibah dari Pemerintahan Provinsi Lampung,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Lampung Bidang Logistik Titik Sutriningsih mengatakan, pencairan anggaran Pilkada akan dilakukan 14 hari setelah penandatanganan NPHD antara Pemprov Lampung dan KPU Lampung.

Nantinya setelah NPHD anggaran akan dicairkan pada tahap pertama yakni 40% dan tahap selanjutnya 60%.

Baca Juga :  Anggota DPRD Tubaba Fraksi Demokrat Perjuangkan Usulan Masyarakat

“Penggunaannya nanti sesuai tahapan, dan paling lambat NPHD-nya 5 Desember 2023,” katanya.

Adapun pencairan tahap pertama 40% untuk KPU Lampung sekitar Rp124 miliar, sedangkan untuk Bawaslu Lampung sekitar Rp33,2 miliar.

Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto membenarkan penandatanganan NPHD akan dilakukan pada Desember 2023 ini. “Harus Desember ini, ya 40% (tahap pertama),” ungkapnya.(advetorial)

Berita Terkait

PKB Lampung Gelar Bukber Perdana, Luncurkan Program Lamban Zakat PKB
Komisi IV DPRD Bandar Lampung Desak Evaluasi Seluruh SPPG
Ketum Golkar Bahlil Candai Emil Dardak agar Gabung Golkar
Kostiana: HUT ke-51 IWAPI Lampung Momentum Perkuat Transformasi Digital UMKM
Kasus Ban Kempis Mahasiswi UBL, Andy Roby Irit Bicara Usai Diperiksa BK
BK DPRD Lampung Panggil Andy Roby Terkait Dugaan Pengempisan Ban Mobil Mahasiswa UBL
100 Ribu Peserta BPJS PBI di Lampung Dinonaktifkan, DPRD Ungkap Penyebab dan Solusinya
HPN 2026, Kostiana Ajak Pers Adaptif Hadapi Era Digital

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 21:21 WIB

PKB Lampung Gelar Bukber Perdana, Luncurkan Program Lamban Zakat PKB

Selasa, 17 Februari 2026 - 14:56 WIB

Komisi IV DPRD Bandar Lampung Desak Evaluasi Seluruh SPPG

Minggu, 15 Februari 2026 - 16:56 WIB

Ketum Golkar Bahlil Candai Emil Dardak agar Gabung Golkar

Selasa, 10 Februari 2026 - 18:38 WIB

Kostiana: HUT ke-51 IWAPI Lampung Momentum Perkuat Transformasi Digital UMKM

Senin, 9 Februari 2026 - 23:18 WIB

Kasus Ban Kempis Mahasiswi UBL, Andy Roby Irit Bicara Usai Diperiksa BK

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

KADIN Lampung Tolak Rencana Impor 105 Ribu Kendaraan dari India

Senin, 23 Feb 2026 - 16:57 WIB