Bandar Lampung (dinamik.id) – Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS meminta pemerintah Kota bandar Lampung untuk turun tangan atasi sekolah yang menahan ijazah dengan alasan pelunasan uang komite.
Hal itu ia tunjukkan dengan merespons keluhan para warga terkait penahanan ijazah di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandar Lampung karena belum melunasi sumbangan komite.
“Hari ini saya mendengar aspirasi salah satu warga terkait penahanan ijazah di salah satu SMK di Bandar Lampung. Karena mereka tidak melunasi uang komite. Ini tidak dibenarkan, karena uang komite itu sifatnya sumbangan,” tegas Budiman AS dalam reses yang digelar di Waykandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Sabtu 2 September 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlebih, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Bandar Lampung ini, seluruh sekolah telah menerima bantuan operasional baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kalau untuk operasional kan sekolah sudah menerima bantuan dana dari pemerintah. Saya rasa tidak perlulah sampai menahan ijazah. Nanti kita ke sekolahnya langsung,” ucap Budiman.
Mendengar hal tersebut, para warga yang hadir dalam reses tersebut merasa lega. Diketahui, dalam reses tersebut juga Budiman AS dicurhati masalah PBB oleh salah satu warga, di mana selama beberapa tahun ini warga yang berdomisili di daerah tersebut tidak dipungut PBB oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, karena sesuai administrasi mereka terdata di Lampung Selatan.
Menjawab keluhan ini, Budiman AS meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk turun tangan. “Ternyata di sini masih ada PBB yang tidak terbit, karena masuk dalam bagian Lampung Selatan. Ini menjadi keluhan masyarakat, karena pada saat mereka mengurus surat-menyurat ditanya masalah PBB nya, sedangkan surat PBBnya SPT-nya tidak pernah tersampaikan. Ini menjadi sorotan kita,” jelasnya. (Advetorial)
