PBHI Serukan Transparansi Anggaran Usai Kejari Metro Ungkap Skandal Jalan

Kamis, 4 September 2025 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung, (dinamik.id)- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Wilayah Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Metro atas langkah tegas dalam mengungkap kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Dr. Soetomo yang didanai DAK 2023. Penetapan empat tersangka terdiri dari dua pejabat aktif dan dua kontraktor menunjukkan keseriusan Kejari Metro dalam menjaga integritas hukum dan keuangan negara.

“Kami menilai ini sebagai langkah nyata melawan korupsi dan bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih,” ujar perwakilan PBHI.

Baca Juga :  Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK Usai Hadiri Rakernas NasDem

Kasus ini melibatkan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta mark-up anggaran senilai lebih dari Rp1 miliar. Penahanan para tersangka di Rutan Kelas IIA Metro sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 dinilai sebagai upaya hukum yang cepat dan transparan.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

PBHI Lampung Nyatakan Dukungan dalam Empat Poin

Baca Juga :  Sambut Paskah, GMKI Kolaborasi dengan KNPI Berbagi di Kecamatan Bumi Waras

1. Apresiasi atas Ketegasan Hukum
PBHI menilai tindakan Kejari Metro sebagai langkah profesional berbasis bukti kuat yang memperkuat kepercayaan publik.

2. Dukungan atas Independensi Proses Hukum
PBHI percaya proses hukum dijalankan secara independen, tanpa intervensi, dan mendorong agar penyidikan dilanjutkan hingga tuntas.

3. Penegakan HAM dalam Proses Hukum
PBHI mengapresiasi bahwa proses terhadap tersangka tetap dijalankan sesuai hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Baca Juga :  Lakukan Pencurian, Pegawai RSUD Mesuji di Amankan Unit Reskrim Polsek Tanjung Raya

4. Dorongan untuk Pelayanan Publik Lebih Baik
PBHI mendorong agar pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor infrastruktur, kembali fokus pada kesejahteraan masyarakat.

PBHI Wilayah Lampung menegaskan pentingnya proses hukum berlanjut hingga selesai, termasuk audit menyeluruh terhadap penggunaan DAK 2023.

“Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana publik,” tutup PBHI dalam pernyataan resmi. (ANG)

Berita Terkait

Alokasi Transfer Keuangan Daerah Berkurang, Dikompensasi Lewat Koperasi Merah Putih
Cak Imin Undang 313 Anak Yatim Doakan Keselamatan Presiden dan Bangsa
DP Nilai Uji Materi UU Pers Perjelas Perlindungan Hukum Wartawan
Ketua PWI Lampung Buka Turnamen Biliar SIWO Cup 2025, 64 Wartawan Ikut Bertanding
Marak Kasus Kelainan Seksual Anak, Naldi Rinara: DPRD Segera Susun Perda Inisiatif
Kejati Lampung Sita Harta Rp38,5 Miliar dari Rumah Mantan Gubernur Arinal Djunaidi
PIRA Lampung Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran di Sukajawa
Kepala Daerah dan DPRD Tak Boleh ke Luar Negeri, Pejabat Dilarang Gaya Hidup Mewah
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 7 September 2025 - 16:33 WIB

Alokasi Transfer Keuangan Daerah Berkurang, Dikompensasi Lewat Koperasi Merah Putih

Minggu, 7 September 2025 - 16:23 WIB

Cak Imin Undang 313 Anak Yatim Doakan Keselamatan Presiden dan Bangsa

Sabtu, 6 September 2025 - 16:37 WIB

DP Nilai Uji Materi UU Pers Perjelas Perlindungan Hukum Wartawan

Sabtu, 6 September 2025 - 11:08 WIB

Ketua PWI Lampung Buka Turnamen Biliar SIWO Cup 2025, 64 Wartawan Ikut Bertanding

Kamis, 4 September 2025 - 21:21 WIB

Kejati Lampung Sita Harta Rp38,5 Miliar dari Rumah Mantan Gubernur Arinal Djunaidi

Berita Terbaru