PBHI Serukan Transparansi Anggaran Usai Kejari Metro Ungkap Skandal Jalan

Kamis, 4 September 2025 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung, (dinamik.id)- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Wilayah Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Metro atas langkah tegas dalam mengungkap kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Dr. Soetomo yang didanai DAK 2023. Penetapan empat tersangka terdiri dari dua pejabat aktif dan dua kontraktor menunjukkan keseriusan Kejari Metro dalam menjaga integritas hukum dan keuangan negara.

“Kami menilai ini sebagai langkah nyata melawan korupsi dan bentuk komitmen terhadap penegakan hukum yang bersih,” ujar perwakilan PBHI.

Baca Juga :  Jelang Muswil 2025 Pengurus Dekopinwil Lampung Konsultasi ke Kadis Koperasi dan UKM Lampung

Kasus ini melibatkan dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta mark-up anggaran senilai lebih dari Rp1 miliar. Penahanan para tersangka di Rutan Kelas IIA Metro sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 dinilai sebagai upaya hukum yang cepat dan transparan.

ADVERTISEMENT

addgoogle

SCROLL TO RESUME CONTENT

PBHI Lampung Nyatakan Dukungan dalam Empat Poin

Baca Juga :  Polemik Penjualan Tanah Pemakaman Desa Galang Tinggi, Warga Tegaskan Jakparudin Tak Berhak Jual

1. Apresiasi atas Ketegasan Hukum
PBHI menilai tindakan Kejari Metro sebagai langkah profesional berbasis bukti kuat yang memperkuat kepercayaan publik.

2. Dukungan atas Independensi Proses Hukum
PBHI percaya proses hukum dijalankan secara independen, tanpa intervensi, dan mendorong agar penyidikan dilanjutkan hingga tuntas.

3. Penegakan HAM dalam Proses Hukum
PBHI mengapresiasi bahwa proses terhadap tersangka tetap dijalankan sesuai hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Baca Juga :  Jelang Pemilihan, Pemkot Kasih Hibah Renovasi Kantor KPU Bandar Lampung

4. Dorongan untuk Pelayanan Publik Lebih Baik
PBHI mendorong agar pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor infrastruktur, kembali fokus pada kesejahteraan masyarakat.

PBHI Wilayah Lampung menegaskan pentingnya proses hukum berlanjut hingga selesai, termasuk audit menyeluruh terhadap penggunaan DAK 2023.

“Kami berharap ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana publik,” tutup PBHI dalam pernyataan resmi. (ANG)

Berita Terkait

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan
Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten
Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari
Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung
Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc
Komisi Reformasi Bahas Gagasan Polri di Bawah Kementerian
KPK Dalami Dugaan Korupsi Lain Libatkan Bupati Pati Sudewo
Adi Kurniawan Resmi Jabat Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung
Tag :

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 14:57 WIB

Pengamat: Aset Negara Sudah Dibeli Melalui Lelang Resmi di BPPN Tak Bisa Dibatalkan

Jumat, 23 Januari 2026 - 19:48 WIB

Gubernur Lampung Dijadwalkan Hadiri Puncak HPN 2026 di Banten

Kamis, 22 Januari 2026 - 22:19 WIB

Rugikan Negara 3,4 Miliar, DJP Serahkan Dua Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Kamis, 22 Januari 2026 - 14:41 WIB

Kementerian ATR BPN Cabut HGU 85.244,925 Lahan SGC di Lampung

Rabu, 21 Januari 2026 - 23:17 WIB

Habiburokhman: Pimpinan DPR Dukung Kenaikan Gaji Hakim Adhoc

Berita Terbaru

Ekonomi dan Kreatif

Akademisi Nilai Pencabutan HGU SGC Turunkan Kepercayaan Investor

Selasa, 27 Jan 2026 - 11:35 WIB