Bandar Lampung, (dinamik.id) — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan mengikuti retreat seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia pada 26–29 Oktober 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Dalam agenda itu, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung bersama 1.104 orang yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Alhamdulillah bisa bersama dengan teman-teman sekda dari seluruh Indonesia. Semoga bisa saling bertukar informasi positif dari untuk sama-sama membantu Kepala Daerah dalam memajukan provinsi,” ujarnya kepada media ini Minggu Malam 26 Oktober 2025.
Sekdaprov mengatakan, meskipun dia mendapatkan tugas mengikuti retreat tersebut. Tetapi, ia memastikan tugas dan fungsi birokrasi di Lampung tetap terjaga.
“Insya Allah birokrasi kita tetap berjalan lancar,” kata Marindo.
Untuk tugas, lanjutnya, masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan masing-masing.
“Masing-masing sudah ada tugasnya. Baik asisten I, II dan III. Insya Allah birokrasi tetap berjalan,” imbuhnya.
Marindo berharap melalui retreat tersebut bisa tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.
“Kami harap dengan kami mengikuti retreat ini bisa memberikan dukungan dan manfaat membantu Pak Gubernur dan Ibu Wagub dalam program pembangunan di Lampung,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, ratusan sekda yang mengikuti retreat ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah. Oleh karenanya, Kemendagri menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu diberikan peningkatan kapasitas melalui retret.
Kemendagri juga bertujuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang mempertemukan seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan rakor tersebut dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.
Tujuannya, agar program daerah dan pusat bisa berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.
“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” kata Benni dilansir ANTARA, Jumat, 24 Oktober.
Kegiatan ini, dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
Rakor ini, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program. Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan, rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.
“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi
Lebih lanjut, Hadi menegaskan bahwa Rakor Sekda dan Bappeda ini adalah momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.
Hadi menambahkan, keberhasilan rakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (*)
