Sumatera Barat (dinamik.id)-Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Harris Pertama meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk mengaudit kerusakan hutan yang terjadi, khususnya di Sumatra.
“Soal pembalakan ini bisa diselidiki biar gak simpang siur. Kita baru tiba di Sumatra Barat, ada warga yang bilang adanya potongan kayu pakai mesin yang ukurannya sama percis, tetapi ada juga warga yang bilang tidak. Sehingga terjadi simpang siur informasi. Maka Presiden perlu membentuk tim investigasi independen untuk memastikan kerusakan hutan. Selain juga agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi, bahkan hoaks yang berkembang di masyarakat,” kata Harris Pertama, Sabtu (6/12/2025).
Jauh lebih penting, Harris Pertama meminta Pemerintah Pusat agar segera menjadikan status bencana banjir dan longsor di Sumatra menjadi bencana nasional.
Pasalnya saat ini, menurut Harris, masih banyak wilayah bencana yang sulit dijangkau bantuan. “Mungkin bantuan terpusat atau memang sedang dalam perjalanan, karena akses masih sulit. Ini (status bencana nasional) harus dipercepat agar masyarakat dapat kembali beraktivitas. Saat ini air bersih sulit didapat, dampaknya luas banget,” ungkapnya.
Harris mengungkapkan aksi sosial KNPI saat ini langsung diikuti dirinya sebagai Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara serta beberapa pengurus harian lainnya. “Walau rintangan menghadang, alhamdulillah saya, sekjen, bendum dan beberapa pengurus dapat menghampiri Kampung Dilan, Nagari Pucuak Taba, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan, Sumatra Barat pukul 5 sore kemarin,” kata Harris.
Pihaknya telah menyalurkan bantuan paket sembako kepada para korban bencana banjir di wilayah itu. KNPI, lanjut Harris, akan melihat dan membantu korban bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara dan Aceh. Ia pun mengajak para pemuda dan masyarakat di seluruh Nusantara untuk dapat berpartisipasi dalam sumbangan bantuan bencana Sumatra.
“Bagi para pemuda dan masyarakat yang ingin memberikan donasi untuk para korban bencana di Sumatra bisa transfer ke Rekening BRI DPP KNPI 057901000688306. Hari ini kami menuju Sumatra Utara dan lanjut ke Aceh. Padang 3 hari, Aceh 2 hari, Sumut 2 hari pakai jalur darat,,” ujarnya.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di daerah itu menjadi 173 orang dan 85 orang lainnya belum ditemukan.
“Ini data korban pada Jumat (5/12) pukul 20.00 WIB,” kata Kepala Pelaksana BPBD Agam Rahmat Lasmono di Lubuk Basung, Sabtu.
Ia mengatakan korban belum ditemukan sebanyak 85 orang tersebar di empat kecamatan. Pencarian korban dilanjutkan pada Sabtu pagi oleh BPBD Agam, Basarnas, TNI, Polri, dan lainnya.
Ia menambahkan warga mengungsi sebanyak 10.910 orang tersebar di delapan kecamatan dan mereka mengungsi di rumah keluarga, tempat ibadah, lokasi yang sediakan, dan lainnya.
Untuk kebutuhan selama di pengungsian, didirikan dapur umum dan kebutuhan untuk memasak. “Setidaknya ada 26 dapur umum yang didirikan dalam memenuhi kebutuhan bagi korban (pengungsi),” katanya.
Korban yang dirawat sebanyak 19 orang karena mengalami luka serius. Sementara warga terdampak atau terisolasi sebanyak 31.523 orang dampak akses ke lokasi tempat tinggal mereka tidak bisa dilalui.
Namun, Pemkab Agam berusaha semaksimal mungkin agar akses tersebut bisa dilalui, sehingga pendistribusian logistik bisa lancar.
“Kita masih berusaha untuk membuka jalan dengan alat berat dan berharap segera selesai, sehingga pendistribusian logistik lancar,” katanya. (EKA)
Penulis : EKA
