BANDAR LAMPUNG (dinamik.id)–Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung menemui Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam rangka memberikan dukungan kepada Polri mengungkap secara transparan dan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang berpotensi pada makar.
Selain itu, KNPI Lampung juga mengapresiasi dan mendukung seluruh program Polri bersama rakyat yang menjadi pengayom masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah, S.Si., M.M., berterimakasih atas sambutan positif Kapolda Lampung beserta jajaran terhadap kehadiran KNPI.
Iqbal menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama agar seluruh jajaran KNPI di daerah melaksanakan aksi penyampaian aspirasi di masing-masing markas kepolisian daerah (Mapolda).
Selain menyampaikan aspirasi terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, KNPI Lampung juga memberikan perhatian terhadap upaya pemberantasan peredaran narkotika di kampung-kampung narkoba di wilayah Lampung.
Menurut dia, upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara kontinue hingga menimbulkan efek jera para bandar.
“KNPI siap berkolaborasi dan mendukung penuh kegiatan pemberantasan narkotika di Provinsi Lampung, baik melalui sosialisasi maupun pembinaan generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” ujar Iqbal.
Ia juga berharap Polri semakin memperkuat kedekatan dengan masyarakat dan kembali pada jati dirinya sebagai institusi yang hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
“Harapan kami, polisi kembali ke jati diri dan kembali ke masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga melalui tindakan nyata dan pelayanan yang baik,” katanya.
Menanggapi aspirasi KNPI, Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani menyampaikan bahwa Polri tidak main-main dalam menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting di Indonesia.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena kepolisian akan menangani persoalan tersebut secara serius dan transparan.
Terkait pemberantasan narkotika, Kapolda juga menyampaikan bahwa kebijakan Kapolri menjadi perhatian serius jajaran kepolisian di Tanah Air. Ia menegaskan pihaknya akan tegas dan serius dalam memberantas peredaran narkotika. Melalui tindakan yang berkelanjutan, ia berharap stigma kampung narkoba tidak lagi ada. Ia pun berharap dukungan seluruh masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika di Bumi Ruwa Jurai.
Kapolda juga menjelaskan sejumlah program Polda Lampung dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya, pengawalan mobil ambulans jenazah oleh aparat kepolisian gratis, pemberantasan tindak pencurian kendaraan bermotor dan mengembalikan kendaraan kepada pemilik secepatnya. “Jadi untuk pengawalan ambulance jenazah akan dilakukan pihak kepolisian, dan Babinkamtibmas turut mengawal dan membantu tanpa membebani warga,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPD KNPI Provinsi Lampung Eka Setiawan, M.Pd., Ketua DPD KNPI Kota Bandar Lampung Erlan Heryanto, M.Pd., Sekretaris DPD KNPI Kota Bandar Lampung Randy Yuki Pratama, S.Mat., M.Pd., serta Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Lampung Elham, S.Sos.
Adapun lima poin dukungan KNPI Lampung kepada Polri terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yakni:
1. Mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2. Meminta Polri melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh terkait dugaan penyadapan tersebut.
3. Mendesak aparat penegak hukum mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan penyadapan terbukti.
4. Meminta Polri memastikan perlindungan terhadap keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden Republik Indonesia.
5. Mendorong penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KNPI Lampung berharap seluruh aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian Polri dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku. (Amd)
Editor : Eka Setiawan
