Ketua Fraksi PKS Soroti Kinerja Disdikbud Lampung

Selasa, 16 Maret 2021 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu.

BANDAR LAMPUNG — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu mengusulkan kepada Komisi V DPRD Lampung untuk segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Hal itu terkait banyak keluhan masyarakat akan mahalnya pungutan biaya sekolah. Padahal, selama ini proses kegiatan belajar dilakukan secara daring atau online.

“Seharusnya pemerintah daerah harus sepenuhnya memperhatikan keluhan masyarakat. Saat ini dalam keadaan pandemi, sekolah mengharuskan kegiatan belajar secara daring. Seharusnya tidak mengeluarkan biaya, ini malah justru nambah banyak biaya,” kata dia, Selasa, 16 Maret 2021.

Ade mengatakan sudah melakukan komunikasi perihal masalah ini dengan beberapa kepala sekolah SMA di Kota Bandar Lampung. Sebab, kegiatan belajar secara daring juga tetap mengeluarkan banyak biaya. Adanya pungutan biaya akan lebih membebani wali murid, terlebih di tengah pandemi Covid-19.

“Pihak sekolah menyampaikan bahwa, tidak akan dibebankan biaya. Apabila mempunyai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Untuk pembuatan SKTM tersebut minta kepada kelurahan atau kecamatan sekitar,” kata Ade.

Baca Juga :  Tak Berpihak pada Honorer, Deni Ribowo Desak Revisi UU ASN

Ade meminta kepada pihak sekolah agar menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. “Pihak sekolah berharap agar adanya kelonggaran dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang saat ini diatur oleh pusat,” katanya.

Selain itu, Ade mengungkapkan terdapat keluhan masyarakat terkait program kesejahteraan pemerintahan pusat, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan). Dimana, masyarakat menilai program tersebut tidak tepat sasaran.

Baca Juga :  Pemutihan Pajak, Ketua Fraksi Demokrat Hanifal : "Akan Sangat Membantu Pemerintah"

“Pemerintah harus memperhatikan. Ini yang menjadi prihatin karena masyarakat yang seharusnya dapat bantuan program malah tidak tepat sasaran. Ada juga bantuan tersebut tidak sampai ke tangan penerima. jadi inilah yang harus kita telusuri. Apakah ini kesengajaan atau mungkin program dari pemerintah yang memang masyarakat nya belum tau,” ungkapnya. (LIM)

Berita Terkait

Harlah ke-27 PKB, Khoir: Saatnya Perkuat Jati Diri dan Perjuangan untuk Rakyat
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris Harap Polri Terus Jadi Penjaga Keamanan
Anggota Fraksi PKS Syukron Muchtar Desak Langkah Tegas Pemprov Lampung Sikapi Maraknya LGBT
Politikus Senior Demokrat Kritik Minimnya Kehadiran Pejabat Eselon Dalam Rapat Paripurna
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, Fraksi PDI Perjuangan Lampung : Warning Untuk Meningkatkan Kinerja
KPU Tetapkan Pasangan Nanda – Antonius Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesawaran
DPRD Tubaba Paripurna Pembahasan Tingkat I Raperda RPJMD 2025–2029: Ini Visi Pembangunan dan Tantangan Daerah
PSU Pesawaran :MK Tolak Gugatan Supriyanto-Suriansyah, Nanda-Anton Menang

Berita Terkait

Minggu, 6 Juli 2025 - 17:17 WIB

Harlah ke-27 PKB, Khoir: Saatnya Perkuat Jati Diri dan Perjuangan untuk Rakyat

Rabu, 2 Juli 2025 - 16:41 WIB

Anggota Fraksi PKS Syukron Muchtar Desak Langkah Tegas Pemprov Lampung Sikapi Maraknya LGBT

Selasa, 1 Juli 2025 - 22:52 WIB

Politikus Senior Demokrat Kritik Minimnya Kehadiran Pejabat Eselon Dalam Rapat Paripurna

Selasa, 1 Juli 2025 - 14:44 WIB

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, Fraksi PDI Perjuangan Lampung : Warning Untuk Meningkatkan Kinerja

Senin, 30 Juni 2025 - 20:39 WIB

KPU Tetapkan Pasangan Nanda – Antonius Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesawaran

Berita Terbaru