Ketua Fraksi PKS Soroti Kinerja Disdikbud Lampung

Selasa, 16 Maret 2021 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu.

BANDAR LAMPUNG — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu mengusulkan kepada Komisi V DPRD Lampung untuk segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Hal itu terkait banyak keluhan masyarakat akan mahalnya pungutan biaya sekolah. Padahal, selama ini proses kegiatan belajar dilakukan secara daring atau online.

“Seharusnya pemerintah daerah harus sepenuhnya memperhatikan keluhan masyarakat. Saat ini dalam keadaan pandemi, sekolah mengharuskan kegiatan belajar secara daring. Seharusnya tidak mengeluarkan biaya, ini malah justru nambah banyak biaya,” kata dia, Selasa, 16 Maret 2021.

Ade mengatakan sudah melakukan komunikasi perihal masalah ini dengan beberapa kepala sekolah SMA di Kota Bandar Lampung. Sebab, kegiatan belajar secara daring juga tetap mengeluarkan banyak biaya. Adanya pungutan biaya akan lebih membebani wali murid, terlebih di tengah pandemi Covid-19.

“Pihak sekolah menyampaikan bahwa, tidak akan dibebankan biaya. Apabila mempunyai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Untuk pembuatan SKTM tersebut minta kepada kelurahan atau kecamatan sekitar,” kata Ade.

Baca Juga :  Komisi II DPRD Provinsi Lampung Beri Usulan & Saran Perihal Program KPB

Ade meminta kepada pihak sekolah agar menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. “Pihak sekolah berharap agar adanya kelonggaran dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang saat ini diatur oleh pusat,” katanya.

Selain itu, Ade mengungkapkan terdapat keluhan masyarakat terkait program kesejahteraan pemerintahan pusat, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan). Dimana, masyarakat menilai program tersebut tidak tepat sasaran.

Baca Juga :  Kacaukan Jadwal Pemilu, Diskualifikasi Wahdi-Qomaru oleh KPU Metro Dikecam Akademisi

“Pemerintah harus memperhatikan. Ini yang menjadi prihatin karena masyarakat yang seharusnya dapat bantuan program malah tidak tepat sasaran. Ada juga bantuan tersebut tidak sampai ke tangan penerima. jadi inilah yang harus kita telusuri. Apakah ini kesengajaan atau mungkin program dari pemerintah yang memang masyarakat nya belum tau,” ungkapnya. (LIM)

Berita Terkait

DPRD Lampung Kawal Penerapan Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer
Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar Kunjungi Kanwil Kemenag Lampung, Bahas Kuota dan Biaya Haji
DPRD Lampung Siap Perjuangkan Pengangkatan Guru R3 Menjadi PPPK
KPU Tulang Bawang Segera Tetapkan Qudrotul – Hankam Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
DPRD Lampung Soroti Defisit Anggaran dan Tunda Bayar, Pansus LHP-BPK Beri 16 Rekomendasi
PAD Lampung Anjlok, Munir Dorong Pemutihan Pajak Kendaraan di Awal Tahun untuk Dongkrak Pendapatan
KNPI Lampung Terima Penghargaan Bawaslu Lampung
Rapat Perdana Musda XI Golkar Lampung, Ketua OC: Kita Persiapkan Maksimal
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:59 WIB

DPRD Lampung Kawal Penerapan Kebijakan Penjualan LPG 3 Kg di Pengecer

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:15 WIB

Anggota DPRD Lampung, Syukron Muchtar Kunjungi Kanwil Kemenag Lampung, Bahas Kuota dan Biaya Haji

Selasa, 4 Februari 2025 - 16:09 WIB

DPRD Lampung Siap Perjuangkan Pengangkatan Guru R3 Menjadi PPPK

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:08 WIB

KPU Tulang Bawang Segera Tetapkan Qudrotul – Hankam Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Senin, 3 Februari 2025 - 18:08 WIB

DPRD Lampung Soroti Defisit Anggaran dan Tunda Bayar, Pansus LHP-BPK Beri 16 Rekomendasi

Berita Terbaru

Berita

13 Advokat PERSADIN Angkatan XIII Disumpah di PT Banten

Selasa, 11 Feb 2025 - 20:11 WIB

Pemerintahan

Disdik Lampung Upayakan Solusi bagi Siswa Gagal SNBP

Selasa, 11 Feb 2025 - 12:15 WIB

Bandar Lampung

Program MBG Bandar Lampung Diluncurkan Maret

Selasa, 11 Feb 2025 - 11:37 WIB