BANDAR LAMPUNG–Mide formatuer terpilih Badko HMI Sumbagsel mengapresiasi kinerja Gubernur Arinal Djunaidi atas penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.
Mide Formateur terpilih Badko HMI Sumbagsel periode 2021-2023, Ramanda Ansori mengatakan jumlah vaksinasi di Lampung saat ini belum sebanding dengan capaian vaksinasi di Jawa dan Bali.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung per 11 Oktober 2021, baru sebanyak 28 persen dosis vaksin yang tiba di Sai Bumi Ruwa Jurai. Sementara capaian vaksin dosis pertama baru mencapai 27,04 persen atau 1.759.012 orang dan dosis kedua 13,09 persen atau 865.814 orang.
Sedangkan kasus Covid-19 mengalami tren positif. Meski capaian vaksin masih terbilang rendah, penyebaran virus corona semakin terkendali. Dimana pada 12 Oktober 2021 hanya terdapat tambahan 24 kasus baru.
Angka kesembuhan juga sangat tinggi, dari total kasus konfirmasi sejak awal pandemi sebanyak 49.379 orang, telah berhasil sembuh sebanyak 44.884.
“Di tengah capaian vaksin yang terbilang rendah karena kuota dari pusat yang masih terbatas, penambahan kasus Covid-19 sangat terkendali tak lebih dari 30 kasus perharinya. Ini tentu sebagai prestasi yang harus diapresiasi,” tegas Ramanda Ansori kepada awak media, Selasa, 12 Oktober 2021.
Menurutnya, hal itu tak terlepas dari peran kepemimpinan Gubernur Arinal Djunaidi yang mampu merangkul semua pihak, forkopimda, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta untuk bersama-sama dalam mengatasi dan menekan pandemi.
“Kami bangga memiliki gubernur berlatarbelakang aktivis HMI yang memiliki interpersonal skill, yang dapat berkomunikasi secara efektif hingga semua pihak mau bahu membahu dalam menangani pandemi di Lampung,” jelas dia.
Ia berharap vaksinasi dapat cepat tercapai target 70% agar herd immunity dapat direalisasikan. “Tentunya harus didukung dengan alokasi vaksin dari Pemerintah Pusat,” ujar Ramanda Ansori.
Walaupun demikian, Ramanda Ansori memberikan catatan kepada Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran Satpol PP dan Satgas agar tidak kendor semangat dalam mengawasi prokes di masyarakat. “Jangan juga sampai
