Bupati Lambar Mutasi Sejumlah Pejabat, Pengamat : Sudah Ada Aturannya

Kamis, 3 Februari 2022 - 13:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Barat (dinamik.id) – Kebijakan Bupati Lampung Barat (Lambar) memutasi sejumlah pejabat setempat dinilai sudah tepat sesuai kewenangannya. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat politik seperti gubernur, bupati, dan wali kota dijadikan sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Dengan perannya itu, pejabat politik berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN.

Apa lagi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu juga menyebutkan ASN harus siap di tempatkan dimana saja.

Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto Alam, mengatakan,
UU nomor tahun 2014, mengatur tentang
Hak dan Kewajiban ASN diantaranya melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

“Jelas disebutkan ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
Menjadi aneh ketika ada ASN ketika dimutasi atau di copot dari jabatannya justru tidak terima. Ingat dalam konteks Lambar, itu tidak sedang mau pilkada atau sudah Pilkada. Itu mutasi dalam keadaan biasa sesuai kebutuhan birokrasinya,” ujar Yusdianto.

UU itu, lanjutnya, juga mengatur masalah mutasi, penggajian, dan pemberhentian ASN. Dimana setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

Baca Juga :  Lampung Analityca Pertanyakan Legalitas Tambang Pasir di Aliran Way Semangka Lambar

“Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur pejabat politik seperti gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Jadi memang hak kepala daerah, dan ASN harus paham dan siap mengikuti proses mutasi,” tegasnya. (RAN)

Berita Terkait

KPU Mesuji Tetapkan Elfianah-Yugi, Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024
Dua Bhabinkamtibmas Tangkap Ular Piton di Pasar Simpang Pematang Mesuji
Pohon Tumbang Tutup Akses Jalan, BPBD Kota Bandar Lampung Sukses Normalisasi
UIN Raden Intan Lampung dan ITERA Perkuat Kolaborasi Saintek, Riset Halal, dan Kesehatan Mental
Musrenbang Tumijajar 2025: Prioritaskan SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi Produktif
Ansor Lampung Ajak Masyarakat Waspadai Kebangkitan HTI
Pemkab Mesuji Gelar Musrenbang, Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 Tingkat Kecamatan
Wali Kota Bandarlampung Lepas Ratusan Peserta Wisata Rohani ke Masjid Raya Al-Jabbar
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:26 WIB

KPU Mesuji Tetapkan Elfianah-Yugi, Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024

Kamis, 6 Februari 2025 - 11:34 WIB

Dua Bhabinkamtibmas Tangkap Ular Piton di Pasar Simpang Pematang Mesuji

Selasa, 4 Februari 2025 - 13:14 WIB

UIN Raden Intan Lampung dan ITERA Perkuat Kolaborasi Saintek, Riset Halal, dan Kesehatan Mental

Senin, 3 Februari 2025 - 18:43 WIB

Musrenbang Tumijajar 2025: Prioritaskan SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi Produktif

Senin, 3 Februari 2025 - 14:14 WIB

Ansor Lampung Ajak Masyarakat Waspadai Kebangkitan HTI

Berita Terbaru