KPK RI Apresiasi Gubernur Arinal Djunaidi, Desa Hanura Jadi Percontohan Desa Antikorupsi

Selasa, 7 Juni 2022 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sulawesi Selatan (dinamik.id) — Komissi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Penghargaan diberikan karena salah satu desa di Provinsi Lampung dijadikan percontohan Desa Antikorupsi. Desa yang dimaksud adalah Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.

Selain Desa Hanura, sebanyak total 10 Desa pada 10 Provinsi di Indonesia telah dicanangkan KPK RI sebagai Desa Percontohan Antikorupsi TA. 2022. Kegiatan pencanangan tersebut digelar KPK RI di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Selasa (7/6/2022).

Inspektur Provinsi Lampung, Fredy S. yang turut mendampingi Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa KPK RI telah mengundang 10 Gubernur untuk hadir dalam acara Kick-Off pelaksanaan kegiatan pembentukan desa antikorupsi.

“Alhamdulillah kita bersyukur, salah satu desa binaan kita masuk,” kata Fredy.

Sementara itu, Kadis PMDT Provinsi Lampung, Zaidirina, yang juga turut mendampingi Gubernur menyebutkan, Desa Hanura merupakan desa binaan Dinas PMDT Provinsi Lampung.

Selain itu juga merupakan salah satu desa Lokus Smart Village Provinsi Lampung yang telah mengimplementasikan 3 pilar smart village yaitu smart government, smart economy dan smart people.

Dengan implementasi Program Smart Village ini, Desa Hanura telah mampu memenuhi 5 indikator sebagai Desa Antikorupsi yaitu Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal.

Baca Juga :  Riana Sari Arinal Lantik Ketua TP PKK Pringsewu, Mesuji, Tubaba

“Tidak hanya 1 desa yang telah ditetapkan saja, Gubernur memprioritaskan 130 desa smart village lainnya juga,” terang Zaidirina.

Pemilihan 10 desa tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2022 melalui berbagai tahapan. Pertama, tahapan observasi dilakukan Tim KPK terhadap 23 desa di 10 provinsi. Kemudian acara kick-off yang digelar pada hari ini dilanjutkan bimtek mulai 8 – 21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat.

Tahapan selanjutnya, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan BNN. Tahapan terakhir, peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang. (Bay)

Berita Terkait

Jajaran Kecamatan Simpang Pematang, Lakukan Gotong Royong Serentak di 13 Desa
Sekolah Lapang Disnakkeswan Tubaba 2024: Meningkatkan Daya Saing Peternak Melalui Pendidikan Praktis
Operasi Patuh Krakatau 2024, Satlantas Polres Mesuji Lakukan Binluh ke Pelajar Tertib Lalulintas
Operasi Patuh Krakatau 2204, Satlantas Polres Mesuji Lakukan Binluh ke Pelajar
Penjabat Bupati Mesuji Bersama Kadis PUPR Cross Check Ruas Jalan dan Dermaga
Perana Putera Dapat Dukungan Kuat Menjadi Plh Sekda Tubaba
Pemkab Mesuji Gelar Sosialisasi Netralitas ASN dan Penyuluhan Anti Korupsi
Kapolres Mesuji Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Krakatau 2024
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 11:43 WIB

Jajaran Kecamatan Simpang Pematang, Lakukan Gotong Royong Serentak di 13 Desa

Rabu, 17 Juli 2024 - 14:49 WIB

Sekolah Lapang Disnakkeswan Tubaba 2024: Meningkatkan Daya Saing Peternak Melalui Pendidikan Praktis

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:42 WIB

Operasi Patuh Krakatau 2024, Satlantas Polres Mesuji Lakukan Binluh ke Pelajar Tertib Lalulintas

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:38 WIB

Operasi Patuh Krakatau 2204, Satlantas Polres Mesuji Lakukan Binluh ke Pelajar

Selasa, 16 Juli 2024 - 18:50 WIB

Penjabat Bupati Mesuji Bersama Kadis PUPR Cross Check Ruas Jalan dan Dermaga

Berita Terbaru

Edukasi

KNPI Lampung Ikut Serta Penguatan Pelopor Moderasi Beragama

Jumat, 19 Jul 2024 - 13:50 WIB