Mewakili Gubernur, Sekdaprov Buka Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia

Senin, 3 April 2023 - 19:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung (dinamik.id) – Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka acara Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung, di Hotel Emersia, Senin (03/04/2023).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia khususnya Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Dan seiring waktu definisi Demokrasi mengalami perubahan bukan hanya keterwakilan melainkan mencakup aspek-aspek baik pemerintahan, ekonomi sosial maupun budaya.

Baca Juga :  Gubernur Lampung dan 14 BUMN Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar UMKM

“Jadi semakin sempurna indeks demokrasi ini diukur kita harus semakin siap, artinya semakin menjadi tidak mudah bagi kita,” ucapnya.

Selanjutnya Fahrizal menyampaikan bahwa Forum Group Discussion ini diadakan untuk memperbaiki sistem, Indeks Demokrasi adalah konsekuensi dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung, Kinerja yang bagus akan secara otomatis menghasilkan nilai Indeks yang bagus

“Jadi kita bukan memperbaiki potretnya, tetapi memperbaiki kinerjanya sehingga nilainya pun bagus,” lanjut Fahrizal Darminto.

Gubernur mengharapkan kepada seluruh yang hadir dalam Forum Group Discussion agar betul-betul memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Demokrasi terutama mengenai aspek-aspek apa yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam FGD.

Baca Juga :  Pemkab Mesuji, Salurkan Bantuan Perlengkapan Masjid di Kecamatan Simpang Pematang dan Pancajaya

“Kita harus sudah sama – sama memahami rambu – rambu, jangan sampai ada PNS yang ikut-ikutan berpolitik seharusnya netral, sehingga ini akan memgurangi nilai indeks demokrasi kita,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) Lampung Agung Erianto Juliandono, mengatakan bahwa pada tahun 2021 proses penilaian IDI menggunakan metode baru. Yakni terkait teoritik dengan demokrasi yang lebih luas dengan cara mengurangi porsi ukuran institusi dan melibatkan indikator demokrasi, ekonomi, dan sosial.

“Kami juga menggunakan sumber data resmi seperti koran cetak, portal berita online, dan dokumen/peraturan yang dikeluarkan instansi, ” katanya.

Indeks Demokrasi Indonsia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79.

Baca Juga :  Sinergi RSUD Abdul Moeloek-KAI: Membawa Asa Sehat Lewat Jalur Rel

Terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasistas lembaga demokrasi.

IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga kompisis nilai, yakni aspek kebebasan 76,64, Aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96.

Hadir dalam acara, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dewan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Perwakilan Akademisi Universitas Lampung. (Naz)

Berita Terkait

Peringati Hari Anak Nasional 2026, Pemkab Tubaba Santuni 100 Anak Yatim dan Piatu
Pemkab Tubaba Gandeng Kejari Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
Pemkab Tubaba Gelar Pasar Murah, 1.800 Liter Minyakita dan 200 Sak Beras SPHP Ludes Diserbu Warga
Kasus Korupsi SPPT PBB-P2 Pringsewu Rugikan Negara Rp1,1 Miliar, Dua Tersangka Ditahan
Area Kerja SEGSS Dipasang Pembatas, Tidak Terlihat Aktivitas Pengeboran
Disdukcapil Pringsewu Jemput Bola ke Pekon, Permudah Warga Urus Dokumen Kependudukan
Disdukcapil Pringsewu Pastikan Layanan Tetap Berjalan Meski Terapkan WFH Tiap Jumat Kedua
Belanja Pegawai Masih di Atas 30 Persen, Pringsewu Tak Buka Formasi CPNS 2026

Berita Terkait

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:37 WIB

Peringati Hari Anak Nasional 2026, Pemkab Tubaba Santuni 100 Anak Yatim dan Piatu

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:32 WIB

Pemkab Tubaba Gandeng Kejari Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:28 WIB

Pemkab Tubaba Gelar Pasar Murah, 1.800 Liter Minyakita dan 200 Sak Beras SPHP Ludes Diserbu Warga

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:24 WIB

Kasus Korupsi SPPT PBB-P2 Pringsewu Rugikan Negara Rp1,1 Miliar, Dua Tersangka Ditahan

Jumat, 10 Juli 2026 - 15:43 WIB

Area Kerja SEGSS Dipasang Pembatas, Tidak Terlihat Aktivitas Pengeboran

Berita Terbaru

Tulangbawang Barat

Pemkab Tubaba Gandeng Kejari Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Korupsi

Selasa, 14 Jul 2026 - 18:32 WIB